Isu Polri Bakal di Bawah Kementerian, Mantan Kapolda Kaltim Ini Usul Kalau Mau Buat Kementerian Baru

"Kalau pun ia, ya, dibuat kementerian, paling mungkin ada Kementerian Keamanan. Baru. (Kementerian) Pertahanan, kan, berbeda, masa mau flashback ke hal yang itu (Orba). Katanya mau bedakan, pertahanan dan keamanan," selorohnya.

Kendati demikian, membuat Kementeria baru lagi pasti mengeluarkan banyak biaya, mulai dari infranstruktur fisik maupun sumber daya manusia (SDM).

"Buat Kementerian baru saja. Tapi itu pun memerlukan biaya segala macam. Harus siap," ucapnya.

Namun melihat situasi keamanan saat ini, Kepolisian Polri sebagai penjaga utama soal keamanan dan ketertiban negara, sudah menjalankan fungsi secara maksimal, kendati masih terdapat lubang kekurangan.

Namun saat ini banyak mata yang mengawasi langsung kerja-kerja Kepolisian.

"Sekarang ini ada Kompolnas, masyarakat bisa awasi polisi, semua media juga apa yang dilakukan polisi nakal bisa muncul. Pengawasannya sangat-sangat ketat," tegasnya.

Kabar sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat bicara terkait kabar Polri berada di bawah kementerian.

Menhan Ryamizard Ryacudu membantah jika dirinya mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian.

Menhan Ryamizard Ryacudu mengaku, dirinya hanya berusaha membandingkan TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan contoh kasus di negara lain, di mana Polri juga di bawah kementerian.

"Itu salah kemarin."

"Jadi, begini, kalau TNI kan sudah ada (di bawah) Kemenhan."

"Saya bilang, kemarin itu, lambat atau cepat, polisi nanti akan di bawah kementerian juga karena di seluruh dunia sudah begitu," kata Ryamizard Ryacudu di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).

Namun, Ryamizard Ryacudu menuturkan, dia tak berwenang untuk menilai kementerian apa yang cocok untuk membawahi Polri.

Menurut dia, itu adalah kewenangan Presiden Joko Widodo.

Selama ini, Polri berada langsung di bawah presiden.