Sidang Gugatan Tumpahan Minyak Ditunda; Tergugat dari Kemenhub Akan Dihadirkan

"Jadi cuma perwakilan Pemkot Balikpapan dan Kementerian Perhubungan saja yang tidak hadir," ujar Ketut.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Majelis Hakim memutuskan sidang gugatan hak warga negara citizen lawsuit terkait petaka rumpahan minyak teluk Balikpapan ditunda hingga tiga minggu kedepan.

Penundaan tersebut, selain karena Ketua Majelis sedang berada di luar daerah, salah satu tergugat, yakni Kementerian Perhubungan RI yang berada di pusat, harus diundang hadir dan memerlukan waktu untuk proses pemanggilannya.

"Yang digugat ini kan Kementerian Perhubungan RI, Kantornya di Jakarta. Proses pemanggilannya memang minimal tiga minggu," ucap hakim Ketut Mardika SH MH, Selasa (18/6/2019).

Dalam sidang tersebut, selain dihadiri pihak penggugat yakni dari Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak Balikpapan (Kompak), hadir pula beberapa tergugat.

Di antaranya Pemkab PPU, KLHK, Kementerian Kelautan, dan Pemprov Kaltim.

"Jadi cuma perwakilan Pemkot Balikpapan dan Kementerian Perhubungan saja yang tidak hadir," ujar Ketut.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltim, Radiansyah, mengungkapkan, untuk menanggapi tuntutan dari pihak penggugat, Pemprov Kaltim telah menyusun perda terkait pengamanan pantai pesisir.

"Jadi keinginan teman-teman dari Kompak sudah kita tindaklanjuti dengan menyusun perda itu, walaupun sebelumnya perda tersebut belum ada," tuturnya.

Dirinya memastikan akan mematuhi proses persidangan yang sedang berjalan ini dengan selalu menghadiri tiap proses sidangnya.

"Kita akan terus hadir di persidangan," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Aris Joni
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved