Gara-gara Google Maps hingga Desak Jokowi Copot Mendikbud, 7 Fakta Polemik Sistem Zonasi PPDB 2019

TRIBUNKALTIM.CO - Aksi protes terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, muncul di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.

Sementara itu, beberapa kepala SMPN di Kendal Jawa Tengah mengaku masih kekurangan murid setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan. Berikut ini fakta lengkap terkait PPDB di sejumlah daerah:

1. Massa minta Presiden Jokowi copot Mendikbud Mendikbud

Ratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi menggelar poster yang menyatakan protes terkait sistem zonasi untuk PPDB. Massa juga meminta Jokowi untuk segera mencopot Mendikbud Muhadjir Effendy karena telah dianggap gagal menyukseskan PPDB 2019.

"Bukan hanya di Surabaya, tapi PPDB sistem zonasi juga menumbulkan kegaduhan di semua daerah di Indonesia. Karena itu Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud," kata Sawitri Ilaswari, juru bicara KOMPAK.

Poster bertuliskan "Ganti Mendikbud Secepatnya" pun dipampangkan massa saat aksi berlangsung.

2. Wali murid: Dampak sistem zonasi merugikan siswa

Sawitri mengatakan, pihaknya mengaku sudah bertemu dengan berbagai stakeholder, antara lain dari pihak dinas hingga Mendikbud.

Dirinya meminta sistem zonasi dipersiapkan lebih matang konsep dan infrastrukturnya sebelum diberlakukan.

"Karena kami tahu, dampaknya akan carut marut seperti ini," jelasnya.

PPDB sistem zonasi memang dianggap baik untuk memenuhi unsur pemerataan pendidikan, namun kondisi saat ini, infastruktur sekolah masih minim, sementara anak didik semakin banyak.

"Kalau memang ada kompetisi, kompetisi yang bagaimana, ini yang harus ada prinsip keadilan untuk pemerataan," jelasnya. 

Baca juga :

Di Kota Ini, Zonasi PPDB SMP Jadi Polemik dan Buat Bingung, Orangtua Protes ke Dinas Pendidikan