Pembangunan Kereta Api Borneo, Momen Pas Perpindahan Ibukota Negara ke Pulau Kalimantan

TRIBUNKALTIM.CO - Kelanjutan pembangunan Kereta Api Borneo (KAB) yang ditandai dengan kunjungan lapangan Tim Terpadu dari sejumlah kementerian dan Provinsi Kaltim, di Kawasan Industri Buluminung (KIB), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), memberikan angin segar.

Semenjak ground breaking yang dilakukan Presiden Joko Widodo 19 November 2015 lalu, pembangunan KAB ini tidak ada perkembangan yang berarti.

Hanya lahan ratusan hektar yang telah dibebaskan.

Sementara progress pembangunan belum ada sama sekali.

Meski di lahan tersebut telah ada kantor dan dijaga satpam, namun secara fisik pembangunan kereta api pertama di Pulau Kalimantan itu belum ada sama sekali.

Usai dilakukan kunjungan lapangan yang juga dihadiri Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, pada, Rabu (26/6/2019) lalu, lanjut digelar Business Gathering Indonesia-Rusia yang digelar Kementerian Luar Negeri, di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (27/6/2019).

Business Gathering ini sebagai bentuk dukungan rencana pembangunan kereta api yang menghubungkan Penajam-Kutai Barat.

Direktur Eropa III Kementerian Luar Negeri RI, Ardian Wicaksono mengatakan, sejumlah investasi dan kerjasama perdangangan telah dijalin bersama Rusia termasuk dengan rencana pembangunan Kereta Api Borneo ini.

Bahkan pemerintah pusat sangat mendukung.

Karena bila pembangunan kereta api ini dilanjutkan, maka banyak pengembangan bisnis akan tumbuh termasuk dalam segi infrastruktur.

“Juga bisa dikembangkan ke sektor pariwisata, energi dan transportasi serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” ujar Ardian.

Bahkan di kegiatan ini lanjutnya, juga ingin memberikan pemahaman kepada Rusia bahwa Kaltim memiliki potensi.

Dalam kesempatan ini, Ardian mengatakan bahwa pembangunan kereta api ini merupakan momen yang pas, karena untuk mengantisipasi rencana perpindahan ibukota Negara di Pulau Kalimantan.

"Ini momentumnya cukup tepat membangun di sini karena ada rencana perpindahan ibukota negara. Itu yang kita coba yakinkan sehingga nanti banyak bisnis yang akan masuk di Kaltim," jelasnya.

Ia menambahkan, pembangunan KAB ada prosesnya.

Saat ini masih menunggu, salah satunya solusi dan rekomendasi.

Dirinya akan menyampaikan ke Kementerian Perhubungan terkait progres yang telah dicapai.

Bentuk progres tersebut adalah progres positif di mana kereta api ini tidak hanya diberlakukan untuk barang, tapi juga dapat digunakan untuk kereta api umum yakni penumpang dan barang lainnya.

"Ini yang kita coba tawarkan. Kalau ada jalur lain di Kaltim yang dapat mendorong konektivitas antar kota juga akan didukung".

"Jadi, bisa memanfaatkan pembangunan kota juga selain pembangunan bisnis jalur Kereta Api Borneo," terangnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah memberikan dukungan termasuk membantu dalam hal perizinan.

Asisten II Sekretariat Kabupaten PPU, Ahmad Usman saat mengikuti Businnes Gathering Indonesia-Rusia di Kota Balikpapan mengatakan, untuk investasi pembangunan KAB di PPU, sesuai kewenangannya, Pemkab PPU telah memaksimalkan segala persiapan.

Diantaranya pengecekan dan penyesuaian lokasi Kawasan Industri Buluminung tersebut yang cocok untuk pembangunan KAB

Ia mengatakan, Pemkab PPU juga telah mengurus izin prinsip dan izin lokasi serta penetapan lokasi berdasarkan pertimbangan teknis dari Badan Pertanahan Negara (BPN) yang diajukan sekitar 140 hektare.

Selain itu, panjang rute yang dilalui di tiga daerah tersebut diantaranya, untuk PPU sepanjang 41,4 kilometer, kabupaten Paser 64 kilometer dan Kabupaten Kutai Barat sepanjang 196 kilometer.

"Saat ini mereka sudah membebaskan sekitar 74 hektare," ujarnya. Kamis (27/6/2019).

Sedangkan Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Zairin Zain mengatakan, pada prinsipnya kegiatan tersebut untuk menegaskan apakah KAB ini bisa berlanjut atau tidak.

Menurutnya, jika memang tidak dilanjutkan, maka pihaknya akan memberikan arahan lain yang dapat dimasuki.

Seperti ke tehno park atau industri-industri yang mengelola hasil turunan dari batu bara atau sawit yang bisa dijadikan produk untuk dijual.

"Ini yang kita persiapkan. Kemarin kan Pemprov Kaltim sudah meninjau dalam rangka melihat apa saja yang saat ini terjadi di sana, kok sampai sekarang nggak jalan-jalan," ujarnya.

Ia mengatakan, Buluminung sebagai lokasi yang diincar Rusia juga sudah menyiapkan lahannya, tinggal pembebasan lahan yang masih bermasalah.

"Ini yang kita luruskan agar segera terselesaikan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, salah satu persiapan di KAB tersebut dengan selesainya pembangunan pelabuhan di kawasan tersebut, sehingga pihak Rusia tinggal meneruskan pembebasan lahan menuju Kutai Barat sekitar 130 km untuk jalur angkutan batu bara.

Namun demikian, akan dilakukan pembahasan mengenai regulasi KAB, karena pihak Rusia ingin kereta api tersebut diperuntukkan angkutan batu bara khusus, sehingaga tidak ada angkutan lain.

"Sedangkan kita berharap, kereta api itu juga dapat digunakan untuk penumpang dan barang lainnya, sehingga ada juga trans Kalimantan yang menggunakan kereta api," harapnya.

Ia menambahkan, langkah selanjutnya adalah menegaskan kepada pihak Rusia apakah jadi melanjutkan kereta api tersebut atau tidak.

Jika tidak dilanjutkan ucap dia, maka akan dicarikan usaha yang lain supaya tidak terkatung-katung dan masyarakat Kaltim tidak berharap.

"Ini kan tergantung pemerintah pusat juga. Nanti lah tunggu laporan dari hasil tinjauan pemerintah pusat,” katanya.

Diakuinya, KAB ini sangat penting karena akan meningkatkan perekonomian di Kaltim, disamping mendapatkan hasil tambahan dengan angkutan ini,

Kemudian infrastruktur yang awalnya diangkut di jalan umum, bisa dialihkan ke jalur kereta api serta pengangkutan yang cukup murah.

Lebih banyak jika diangkut dengan kereta api, dibanding pengangkutan dengan kendaraan truk.

"Karena kalau kereta api batu bara ini tidak seperti kereta api penumpang yang hanya sekitar 10 gerbong, tapi bisa ratusan gerbong," katanya

Ibukota Negara Pindah di Pulau Kalimantan

Ibukota negara Indonesia bakal berpindah lokasi. Tidak lagi berada di Pulau Jawa, ibukota Republik Indonesia bakal berganti di Pulau Kalimantan.

Hal ini dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Bambang memastikan, kajian rencana pemindahan Ibu Kota bakal tuntas tahun ini.

"Kemungkinan besar (ibukota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik di mananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang.

Presiden pertama RI Soekarno sempat mewacanakan pemindahan ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana kembali dimunculkan Presiden Joko Widodo.

Bambang tidak merinci apakah pemindahan ibukota bakal mengikuti wacana Presiden Soekarno. Sebab, penentuan lokasi ibukota tengah dikaji secara mendalam.

Pemerintah tengah mengkaji estimasi pendanaan dan tata kota ibukota teranyar.

"Tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," ujarnya.

Bambang mengemukakan, Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.

Ia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi ibukota.

"Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya," ungkapnya.

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.

Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia.

Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Rencananya, akan ada Kantor Presiden berikut kantor kementerian.

Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Bambang menambahkan, pemerintah akan melibatkan swasta dalam pendanaan pemindahan ibukota Indonesia.

Apalagi, Presiden Jokowi berpesan agar menggunakan anggaran negara seefektif mungkin dalam realisasi rencana ini.

"Kami akan dorong model PPP (Public Private Partnership) lah. Artinya partisipasi swasta juga kami libatkan," urainya.

"Dengan pembiayaan investasi non anggaran, kami bisa menemukan skema yang membuat pusat pemerintahan lebih efektif, dan pemerataan Jawa luar Jawa juga menjadi lebih baik," tambah dia.

Sebelumnya, Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pemindahan ibu kota bisa menciptakan pusat ekonomi baru di Indonesia.

"Akan ada sumber magnet baru yang selama ini hanya terkonsentrasi di Jawa. Sekarang, 40 persen lebih ekonomi ada di Jawa kan," ujarnya.

Selain munculnya magnet baru ekonomi, pemindahan ibu kota juga dipastikan akan mendorong pembangunan infrastuktur di wilayah sekitarnya, termasuk di dalamnya transportasi.

Ia meyakini dengan pembangunan infrastuktur dan transportasi, biaya logistik di daerah tersebut dan sekitarnya akan lebih murah.

Akses bepergian masyarakat dari satu daerah ke daerah lain akan lebih mudah.

Meski begitu, pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Butuh waktu cukup lama untuk menyiapkan infrastruktur dasar penunjang pusat pemerintahan.

Infrastruktur dasar itu meliputi jalan, transportasi, air bersih, hingga energi listrik yang memadai.

"Infrastruktur dasar dulu dibangun baru kita kita bicara pemindahan ibukota. Seharusnya begitu," kata Bima.

Bila persiapan tidak matang, maka pemindahan ibukota justru bisa jadi masalah baru seperti kemiskinan dan kekumuhan.

Magnet ekonomi selalu menyedot banyak orang untuk datang. Bila tidak ada konsep matang soal pembangunan kota dan masyarakatnya, bukan tak mungkin kemiskinan dan kekumuhan kota itu justru meningkat.

"Kalau infrastruktur dasar belum siap, terus dibilang Ibukota akan pindah ke sana, yang jadi malah kota itu akan jadi pusat spekulasi tanah," ucap Bima.(*)

(tribunkaltim.co/Samir paturusi)

Subscribe Official YouTube Channnel:

Baca juga:

PKS Ambil Sikap Politik Setelah Pembacaan Putusan MK, Begini Penjelasan Mardani Ali Sera

Sejarah Hari Ini - Aksi Brutal Petinju Mike Tyson Gigit Telinga Evander Holyfield, Simak Videonya

LIVE STREAMING - Brazil vs Paraguay Perempat Final Copa America 2019, Rekor Buruk Adu Penalti

Bantuan Hanya Rp 20 Miliar, Isran: Aku Malas Terlalu Banyak Ngomong

Jadwal Pengumuman Hasil SBMPTN 2019 di Situs Resmi LTMPT Berubah, Begini Penjelasannya