Komjen Pol (Purn) Anang Daftar sebagai Calon Komisioner KPK, Merasa Bukan Saingan Petinggi Polri

TRIBUNKALTIM.CO - NAMA Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar mendadak muncul lagi di pemberitaan setelah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) itu mendaftarkan diri sebagai calon Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/7).

KINI, Anang tercatat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Pria kelahiran Mojokerto 61 tahun lalu ini juga mempunyai sejumlah hobi, di antaranya melukis gaya abstrak filosofis.

Lalu, apa yang membuat lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1982 ini, ingin menjadi pimpinan KPK? Berikut petikan wawancara Tribun Network dengan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut:

Bagaimana Anda melihat para perwira tinggi Polri berbondong-bondong mengikuti seleksi calon pimpinan KPK?
Pada prinsipnya saya tidak ingin bersaing dengan mereka. Mereka masih aktif, saya sudah pensiun. Saya berangkat dari akademisi. Saya seorang dosen yang punya pengalaman sebagai Kepala Bareskrim Polri dan Kepala BNN.

Saya bukan saingan mereka karena mereka praktisi. Saya sudah tiga tahun pensiun dari Polri. Artinya saya sudah kembali ke masyarakat biasa.

Isu yang santer di KPK saat ini, soal paham radikal. Kemudian, soal adanya dua kubu di internal KPK, yakni kelompok Taliban dan Polisi India. Bagaimana menurut Anda?
Menurut saya sebenarnya tidak ada yang begitu-begitu. Saya yakin birokrat di manapun tidak ada yang seperti itu.

Hanya saja, perlu manajemen dan leadership (kepemimpinan) yang kuat untuk organisasi sebesar KPK.

Menggunakan manajemen yang baik, administrasi manajemen, dan leadership bagus, saya yakin tidak ada friksi-friksi semacam itu.

Isu yang lain, soal perlindungan terhadap penyidik KPK. Kita tahu kerap terjadi teror yang menyasar kepada penyidik. Misal, penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Bagaimana Anda melihat ini?
Perlindungan terhadap penyidik itu memang belum ada aturan khusus. Saya yang pernah jadi penyidik (di Polri) memang belum pernah dilindungi.

Penyidik yang harus dilindungi tidak dari KPK saja, tapi seluruh penyidik harus mendapatkan jaminan. Saya merasakan itu.

Apa yang membuat Anda terdorong untuk menjadi pimpinan KPK? Mengapa tidak di lembaga lain?
Alasannya sebenarnya tidak ada yang khusus. Dalam arti setelah ada pengumuman (dari panitia seleksi), kami rembuk-rembuk, rasanya kok memenuhi syarat.

Karena merasa memenuhi syarat, saya mendaftar. Jadi tidak ada alasan khusus. Calon itu melalui seleksi, bisa terpilih, bisa tidak. Intinya begitu.

Bagaimana pendapat keluarga soal pendaftaran ini? Mendukungkah? Bagaimana ekspresi pertama ketika mendengar Anda akan mendaftar sebagai calon pimpinan KPK?
Ya karena keluarga termasuk tim saya, semuanya mendukung. Kami harus sama-sama memahami. Oleh karena itu, mereka mendukung. Kalau tidak didukung keluarga aku juga tidak mau.

Menjadi pimpinan KPK itu biasanya pergaulannya menjadi terbatas, bagaimana menurut Anda?
Pergaulan ya biasa-biasa saja. Tapi memang ada aturan yang membatasi tapi tetap biasa saja. Tetap bergaul seperti biasa.

Memang ada aturan yang membatasi. Komisioner, seorang penyidik itu memang ada aturannya. Tapi tidak menjadikan kita jauh dari masyarakat.

Selain itu jadi pimpinan KPK juga bakal banyak musuh. Siapkah Anda menghadapi hal itu?
Ah tidak juga he-he. Selama 34 tahun (menjadi polisi) ya biasa-biasa saja. Memang ada yang mempersepsikan begitu. Tapi sesungguhnya biasa-biasa saja. Tidak ada itu.

Orang salah itu, tetap seleh (menerima). Tapi kalau orang tidak salah dibikin salah, pasti akan bermusuhan. Itu prinsipnya.

Sing salah seleh, filosofi itu saya terapkan sampai saat ini, sehingga saya tidak pernah punya musuh. Baik-baik saja.

Ada gagasan yang akan dibawa ke KPK?
Ada. Saya pengalaman jadi Gubernur (Akpol), saya pengalaman jadi koordinator penyidik, Kabareskrim. Saya juga pengalaman jadi Kepala BNN.

Artinya memang ada hal-hal yang menjadi concern yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman. Itu akan ditransfer ke KPK karena KPK dan BNN cenderung tidak ada bedanya.

Hanya beda sasaran. Kalau KPK itu korupsi, BNN itu narkotika. Tapi prinsipnya sama, ada pencegahan, ada pemberantasan, ada tindak pidana pencucian uang. (dennis/tribunnetwork)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

Tak Ada Akta Nikah, Kepala Kemenag Hakimin Sebut Pernikahan Sedarah tak Resmi dan Penghulunya Ilegal

Pilihan Pertama SBMPTN 2019 Diprioritaskan, Nilai UTBK Tinggi Bisa Kalah dengan yang Lebih Rendah

TERUNGKAP Alasan Tukang Bubur Bunuh Bocah 8 Tahun di Bak Mandi, Pelaku Serahkan Diri karena Dihantui

Sering Gunakan Makeup Tebal, Begini Wajah Barbie Kumalasari Tanpa Riasan Wajah

Song Hye Kyo Beri Kabar Gembira di Tengah Perceraiannya, tapi Agensi Tak Beri Jawaban Soal Kehamilan