SIDANG KABINET PARIPURNA, Jokowi Tegur 4 Menterinya, Ini Dua Masalah yang Diingatkan Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Presiden Jokowi memimpin sidang paripurna kabinet di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Dalam sidang kabinet paripurna ini, Presiden Jokowi menegur empat menterinya.

Empat menteri yang dapat teguran Jokowi adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepal BPN Sofyan Djalil ditegur terkait investasi yang terhambat masalah perizinan di lapangan.

Sementara, Menteri ESDM Iganasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno diberikan teguran terkait impor migas.

Awalnya, Jokowi mengingatkan seluruh menteri yang hadir dalam rapat tersebut untuk mempermudah proses perizinan agar para investor berbodong-bondong menanamkan investasinya.

"Mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya. Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi saat membuka rapat.

Jokowi lalu menyinggung soal proses perizinan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. 

"Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," kata dia.

Jokowi juga menceritakan pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara pada pekan lalu.

Menurut dia, banyak pengusaha yang sudah berbondong-bondong mengurus perizinan untuk mendirikan hotel di sana.

Sebab, wisatawan baik lokal dan mancanegara terus berdatangan untuk menikmati keindahan kota Manado. Namun, perizinan ini terhambat di Kementerian ATR/BPN.

"Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," kata dia.

Jokowi mengingatkan jajarannya agar tidak terbelit dengan rutinitas.

Namun, ia berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga berani melihat masalah dan tantangan yang real di lapangan.