Pemilu 2019

Tak Ada Perkara di MK, Penetapan Perolehan Kursi DPRD Kaltara Belum Juga Dilakukan, Ini Jawaban KPU

KPU Kalimantan Utara masih menunda untuk menyelenggarakan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Kaltara hasil Pemilu 2019.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kalimantan Utara masih menunda untuk menyelenggarakan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kaltara hasil Pemilu 2019 di April lalu. 

Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami menjelaskan, alasan penundaan tersebut sama dengan daerah lain di Indonesia, yakni belum adanya Surat KPU RI perihal daftar daerah yang terdapat dan tidak terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemilu 2019.

Surat KPU RI yang ditunggu itu pun belum keluar mengingat belum adanya informasi resmi dari Mahkamah Konstitusi kepada KPU RI perihal daerah-daerah yang berperkara.

Sejauh yang diketahui Suryatana Al Islami di skala lokal, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi Kalimantan Utara tidak ada gugatan peserta pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Kanan ke kiri Ketua Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo, bersama putri-putrinya Angela Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo, dan Jessica Tanoesoedibjo menunjukan jari yang ditandai tinta usai mencoblos di TPS 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). Ketua umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memuji pelaksanaan Pemilu 2019 yang berlangsung damai dan meraih animo dan partisipasi masyarakat yang tinggi.
Kanan ke kiri; Liliana Tanoesoedibjo, bersama putri-putrinya Angela Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo, dan Jessica Tanoesoedibjo menunjukan jari yang ditandai tinta usai mencoblos di TPS 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). (TRIBUNNEWS/HO )

"Walau demikian kita tetap harus menunggu sampai ada Surat KPU RI untuk kita lakukan penetapan. Karena berdasarkan Surat Edaran KPU sebelumnya, KPU RI meminta kita teman-teman di daerah untuk menunda dulu penetapan," ujarnya kepada Tribunkaltim.co pada Rabu (10/7/2019) sore.

Hari ini sebut Suryanata Al Islami, proses persidangan daerah-daerah yang bersengketa sudah diawali. Salah satu partai politik, yakni Partai Berkarya, mengajukan gugatan ke MK dalam hal Pemilu DPR RI.

"Itu rencana sidangnya tanggal 12 Juli," ujarnya.

Suryanata Al Islami (kanan) Ketua KPU Kalimantan Utara memperlihatkan maskot pemilu 2019
Suryanata Al Islami (kanan) Ketua KPU Kalimantan Utara memperlihatkan maskot pemilu 2019 "Sang Sura (Surat Suara)" di Kantor KPU Kalimantan Utara, Senin (8/10/2018). (Tribun Kaltim/M Arfan)

Terkait gugatan Partai Berkarya hasil pemilu 2019 di tingkat pusat, KPU Kalimantan Utara pun sebutnya, tidak melihat dengan jelas melihat materi gugatan partai tersebut.

"Kami pun memprediksi kemudian nanti hasil sidang bisa saja ditolak oleh MK karena materi gugatannya juga tidak jelas apa yang digugat," ujarnya.

Untuk diketahui, penundaan penetapan peroleh kursi dan calon terpilih oleh KPU di daerah.

Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami.
Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami. (TribunKaltim.Co/Muhammad Arfan)
Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved