RSJ AHM Samarinda Belum Terima Hasil Akreditasi, Padilah : Hydran Baru Dianggarkan 2020

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tiga catatan dan rekomendasi utama agar segera dilaksanakan  Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Atma Husada Mahakam (AHM) Samarinda, diserahkan   tim survey dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) awal Juli lalu.

Salah satunya, agar rumah sakit yang berdiri sejak 1931 ini, segera melengkapi rumah sakit dengan hydran.

Pasalnya, saat melakukan proses penilaian, tim survey KARS tidak menemukan adanya fasilitas hydran sebagai upaya rumah sakit untuk mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran.

Untuk itu, saat itu secara khusus tim survey KARS meminta agar fasilitas tersebut segera dipenuhi.

Direktur RSJ AHM Samarinda, dr Hj Padilah Mante Runa mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan usulan tambahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Namun, setelah dilakukan pengecekan, usulan tersebut tidak ada.

“Rupanya diajukan utk tahun anggaran 2020 bukan di Anggaran Belanja Tahunan (ABT). Rasanya kami tidak usulkan di APBD-P,” katanya.

Ia mengatakan, tersedianya hydran menjadi sebuah syarat mutlak bagi RSJ AHM Samarinda untuk mendapatkan akreditasi paripurna.

Bukan hanya di RSJ saja, fasilitas ini memang harus dimiliki oleh setiap rumah sakit. Apakah rumah sakit itu milik pemerintah maupun swasta. 

“Fasilitas ini memang harus ada di setiap rumah sakit. Bahkan, bukan hanya rumah sakit, fasilitas umum lainnya pun harus ada. Sebab, ini menyangkut keamanan masyarakat di dalam, di luar maupun di sekitar fasilitas umum tersebut.

Terlebih rumah sakit, di mana fasilitas itu menampung pasien,” ujar Ketua Tim Surveyor KARS, dr Asianto Supargo SpKj DHSM.

Seperti diwartakan sebelumnya, selain direkomendasikan untuk memiliki kelengkapan hydran di rumah sakit, RSJ AHM Samarinda juga diminta untuk segera memenuhi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan keahlian dan kompetensinya masing-masing di dalam rumah sakit ini.

“Kami melihat, SDM di RSJ ini masih minim. Mulai dari tenaga kesehatannya, tenaga administrasi dan manajemennya pun masih kurang.

Harapannya, satu dua tahun kedepan persoalan ini bisa segera diatasi dengan penambahan SDM sesuai dengan kopetensinya,” ujar Asianto.

“Kemudian, soal terkadang terjadinya kehabisan obat di RSJ ini juga harus diperhatikan. Sebab, pasien di sini tidak boleh putus obat.

Sehingga, kami merekomendasikan agar ada anggaran khusus untuk agar jangan sampai persoalan kehabisan stok obat ini terjadi lagi di RSJ AHM Samarinda,” lanjutnya.