Bappeda Kaltim Tawarkan 2 Opsi Penggunaan Lahan Bukit Soeharto Jika Dipilih jadi Ibu Kota Baru RI

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Telah resmi Presiden Joko Widodo umumkan nantinya Ibu Kota Baru di Pulau Kalimantan. Badan Perencanaan dan Pembangunan atau Bappeda Kaltim menawarkan dua opsi seandainya Tahura Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dipilih menjadi lokasi Ibu Kota Baru bagi pemerintahan Republik Indonesia.

Artinya Bappeda Kaltim yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap dalam mendukung lancarnya program pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan seperti contohnya di Kalimantan Timur.

Disampaikan melalui Kepala Bappeda Kaltim, Zairin Zain, mengatakan kepada Tribunkaltim.co pada Selasa (30/7/2019) sore, tanggapi soal rencara pemindahan ibu kota Indonesia jika di Bukit Soeharto Kalimantan Timur.

Apabila nantinya pun, ada lahan Tahura Bukit Soeharto yang akan dipakai untuk perluasan lahan pusat pemerintahan Ibu Kota Baru RI,

Zairin menjelaskan, pemerintah akan menggantinya luasan tersebut ke daerah di sekitarnya.

Misalnya saja, lahan Bukit Soeharto digunakan 25 ribu hektare maka akan diganti seluas lahan yang digunakan tersebut.

Lahan Tahura Bukit Soeharto tidak akan berkurang dengan adanya pusat pemerintahan Ibu Kota Baru di sana.

"Sebab, itu sudah menjadi ketetapan sejak dulu. Jadi, sekali lagi tidak usah khawatir," tutur Kepala Bappeda Kaltim ini.

Opsi lainnya, disampaikan Zairin, menggunakan Tahura Bukit Soeharto dengan menggunakan sistem pinjam pakai.

Dua opsi tersebut, dibeberkan olehnya, dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menggunakan Tahura Bukit Soeharto untuk dijadikan lokasi pusat pemerintahan.

Jadi ada dua opsi. Opsi pertama, dengan mengganti lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan Ibu Kota Baru, Republik Indonesia di Bukit Soeharto.

Kedua, melalui cara menggunakan sistem pinjam pakai.

Keduanya bisa digunakan, tergantung nanti apakah jadi atau tidaknya pusat pemerintah pindah ke Kalimantan Timur.

"Yang jelas, intinya kita sudah rencanakan dengan matang untuk semua kemungkinannya," tegasnya.

Kekhawatiran rusaknya alam dan lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Soeharto, jika nantinya menjadi pusat pemerintahan Ibu Kota Baru Indonesia pindah ke Kalimantan Timur tak kan terjadi.

Dengan hadirnya Ibu Kota baru di Kalimantan Timur, maka tetap akan mengembalikan kedudukan Tahura Bukit Soeharto seperti sedia kala.

Ini ditegaskan oleh Bappeda Kaltim Zairin Zain lagi, bahwa seluruh pihak tidak usah takut dengan persoalan kerusakan lingkungan akibat pembangunan pusat pemerintahan di Tahura Bukit Soeharto, Kalimantan Timur.

Fungsi dan peran Tahura Bukit Soeharto akan semakin kuat ketika adanya pemindahan ibu kota Indonesia pindah ke Bukit Soeharto, Kalimantan Timur.

"Kondisi Tahura Bukit Soeharto saat ini, sesuai dengan survei dan pantauan kita saat ini banyak dipenuhi lahan pemukiman, pertanian, perkebunan warga dan fasilitas lainnya yang ilegal. Bahkan, ada pula lahan pertambangan di dalamnya," ujar Zairin kepada Tribunkaltim.co.

Sehingga, ketika nantinya pemerintah mengambil alih lahan ini maka seluruh hunian, pertanian, perkebunan masyarakat dan lahan-lahan ilegal lainnya di sana harus diserahkan kembali kepada negara.

• Wapres Jusuf Kalla Soal Ibu Kota Baru di Kalimantan Bertolak Belakang dengan Peneliti Bukit Soeharto

• Andai Bukit Soeharto Dipilih Jadi Ibu Kota Baru RI; Ada Tol Balsam, Bandara, & Stadion Internasional

"Tentunya Tahura Bukit Soeharto akan mendapat perhatian ketat oleh pemerintah pusat," tuturnya.

Lahan Tahura Bukit Soharto yang gundul akibat kebakaran hutan maupun kerusakan lainnya yang diakibatkan oleh tangan manusia.

Pun, ditegaskan Zairin, akan diperbaiki oleh pemerintah untuk mengembalikan fungsinya.

Harus dibedakan antara hutan lindung, hutan konservasi, dan Tahura Bukit Soeharto ini.

Kali ini Tahura Bukit Soeharto ini memiliki keistimewaan saat ditetapkan oleh Presiden Soeharto.

Hutan ini tidak boleh diganggu gugat. Fungsinya sebagai penyangga dan penjaga keseimbangan alam.

Oleh karenanya, lanjut Zairin, kesalahan terdahulu yang terjadi di Tahura Bukit Soharto akan diperbaiki dengan pindahnya pusat pemerintahan di sana.

Sedikitnya 13 ribu hektare lahan Tahura Bukit Soeharto akan masuk perencanaan perluasan pembangunan pusat pemerintahan.

Namun, Pemprov Kalimantan Timur sudah menyiapkan lahan pengganti di arah barat Tahura Bukit Soeharto yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Panajam Paser Utara (PPU).

"Lahan awal yang kita siapkan untuk lokasi perpindahan pusat pemerintahan itu seluas 130 ribu hektare. Nah, 10 persen dari luasan itu diperkirakan masuk ke dalam Tahura Bukit Soeharto.

Jadi, kurang lebih 13 ribu haktare Tahura Bukit Soeharto akan digunakan sebagai lokasi pembangunan pusat pemerintahan," jelasnya.

Dirincikan pula oleh Zairin, kurang lebih 130 ribu hektare lahan yang digunakan untuk lokasi pusat pemerintahan tersebut, dibeberkan Zairin, 61 ribu hektare lahan merupakan lahan utama, dan 68 ribu hektare lahan tambahan.
"61 ribu hektare itu berada di arah timur, dan 68 ribu hektare berada di arah barat.

Kemudian, sepanjang 17 kilometer diantaranya lahan tersebut berbatasan dengan hutan lindung yang juga digunakan untuk lahan cadangan apabila nantinya diperlukan.

"Lahan cadangan ini, diperuntukan apabila ada pengembangan pembangunan pusat pemerintahan," pungkasnya.

Rencana pemindahan ibu kota Indonesia Pasti di Pulau Kalimantan

Kali ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan lokasi pemindahan ibukota yang baru di Provinsi Kaltim. Saat kunjungan kerja hari keduanya di Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), di The Kaldera Nomadic Escape, Jokowi menegaskan lokasi ibu kota yang baru akan diumumkan bulan Agustus.

"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke kalimantan. Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," kata Jokowi mengutip dari Kompas.com

Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus. Dimana Provinsi yang bakal dipilihnya menjadi ibu kota baru. Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru itu belum rampung dan tuntas. Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.

"Saat ini kajiannya belum rampung dan tuntas. Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa. Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya pertahanan keamanan.

• Didukung Provinsi Tetangga jadi Ibu Kota Baru Indonesia, Pemprov Kalimantan Timur Tenang-tenang Saja

• Penajam Paser Utara Paling Siap jadi Penyangga Bagi Ibu Kota Baru RI, Bupati PPU Mendukung Penuh

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengamini Presiden Jokowi telah menyetujui perpindahan ibu kota ke Kalimantan bukan ke Mamuju Sulawesi Barat ataukah Makassar Sulawesi Selatan.

Nah, Jokowi menginginkan rencana pemindahan ibu kota tidak hanya jadi wacana semata. Dia ingin rencana itu segera terwujud.

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin, (29/7/2019) lebih dulu memastikan.

"Pemindahan ibu kota ini bukan hal yang baru. Rencana ini juga pernah diangkat Presiden Soekarno dan Soeharto. Presiden Jokowi menginginkan ini bukan hanya wacana, tapi kongkrit," ujar Bambang, Bappenas.

Dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Jokowi sempat membandingkan kedua lokasi ini saat dia melakukan peninjauan.

Menurut Jokowi, kelebihan Gunung Mas Kalimantan Tengah adalah luas wilayahnya. Gunung Mas siap menjadi Ibu Kota karena luas wilayahnya sangat menunjang untuk membangun pusat pemerintahan.

Masih ada permasalahan yang terdapat di wilayah ini, menurut Jokowi permasalahan tersebut terkait infrastruktur.

Ia juga sempat menyinggung soal Presiden pertama RI Soekarno yang dulu memilih Kalimantan Tengah sebagai Ibu Kota baru.

Tentu Jokowi mengatakan, Soekarno memilih Kalimantan Tengah pasti memiliki sejumlah alasan khusus.

Mengutip dari Antara, Jokowi menyebut Balikpapan memiliki kesiapan dari segi infrastruktur.

Namun, seperti halnya Gunung Mas, wilayah ini juga memiliki kekurangan.

Dikutip dari website Sekretariat Kabinet RI, salah satu minus di Balikpapan, airnya asin dan di sana juga masih banjir.

Tahap awal Ibu Kota Baru akan menampung 1,5 juta penduduk.

Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.

Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

• Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur? Aji Sofyan Effendi: Kandungan Air Bukit Soeharto Bagus

Membangun Ibu Kota Baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah setidaknya memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.

Bambang menambahkan selama ini kegiatan ekonomi masih terfokus di Pulau Jawa, sehingga dibutuhkan pemerataan ke daerah lain.

"Sebelum desentralisasi ketika pertumbuhan ekonomi tinggi tujuh sampai sembilan persen, basisnya industri pengolahan padat karya ada di Jawa. Jadi pas (ekonomi Indonesia) tumbuh cepat, Jawa juga tumbuh cepat. Daerah lain masih bertumpu ke sumber daya alam, Jawa sudah mulai manufaktur dan jasa," ungkap Jokowi.

(Tribunkaltim.co/BudiSusilo)