DPRD Bontang Kritik Anggaran Operasional Satpol PP Hanya Rp 30 Juta, Pemkot Usul Tambahan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG -- DPRD Bontang Kalimantan Timur menyoroti minimnya alokasi anggaran di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Ketua Fraksi Nasdem, Bakhtiar Wakkang menyebut alokasi anggaran untuk operasional penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP hanya Rp 30 juta setahun.

Dana ini tak cukup untuk membiayai kerja lapangan para penegak Perda. Tak heran, kinerja Satpol PP minim dalam penegakan Perda di Bontang.

"Bagaimana mau sering-sering turun dan tegakkan Perda kalau hanya dikasih Rp 30 juta saja," ujar Tiar-begitu akrab disapa kepada Tribunkaltim.co, seusai mengikuti rapat paripurna di Kantor DPRD Bontang, Rabu (31/7/2019) petang.

Ia meminta agar Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) Bontang merevisi anggaran operasional pamong praja ini.

Menurutnya, sebagai instansi penegak aturan daerah harus ditopang dengan operasional yang sesuai.

Dikutip dari laporan Nota Keuangan Rancangan APBD- Perubahan 2019, alokasi anggaran untuk instansi Satpol PP bertambah Rp 298 juta dari APBD murni 2019 lalu.

• Isu Soal Jual Beli Data Kependudukan Viral, Begini Jawaban Disdukcapil Bontang

• Satpol PP Jadwalkan Pembongkaran Dua Bangunan di Sangatta

Total anggaran Satpol PP pada APBD murni 2019 ditetapkan Rp 4,3 miliar.

Kemudian diusulkan bertambah menjadi Rp 4,6 miliar di RAPBD- Perubahan 2019 ini.

Jumlah tersebut meliputi gaji dan belanja kegiatan instansi selama setahun.

Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase saat ditemui mengaku mendukung usulan tambahan anggaran untuk Satpol PP.

• Gelar Dagangan di Atas Trotoar, Puluhan PKL di Kota Balikpapan Kaltim Terjaring Razia Satpol PP 

Dirinya meminta agar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang mau meloloskan tambahan dana untuk keperluan Satpol PP saat rapat pembasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar nanti.

"Kita minta dukungan Banggar supaya bisa mendukung anggaran untuk Satpol PP nanti saat pembahasan. Kalau tim TAPD tidak mengusulkan mungkin Banggar bisa minta agar dikoreksi alokasi anggaranya," pungkas Basri. 

(Tribunkaltim.co/Ichwal Setiawan)