E-KTP Sudah 10 Tahun Tak Jadi-jadi, Fahri Hamzah Curiga Data Kependudukan Memang Diperjualbelikan

Baca juga :

Berminat Maju Pilwali Balikpapan Jalur Independen? KPU Sarankan Kumpulkan KTP Mulai dari Sekarang!

Waspada! Modus Baru Pemalsuan Pelat Nomor Terdeteksi, Terekam Kamera E-TLE dan Kisahnya Viral 

Setelah ada laporan, polisi akan menganalisis apa dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah melaporkan indikasi kasus jual-beli data kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan (NIK) di media sosial ke Bareskrim Polri.

"Walaupun data itu di Dukcapil itu aman ya termasuk MoU kami dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan juga aman, tapi ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain mengakses dan itu adalah tindak kejahatan yang hari ini tim melaporkan untuk diusut," kata Tjahjo di Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Saat bersamaan, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya memang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri agar penyalahgunaan data KK dan NIK ini bisa ditelusuri lebih jauh.

Sebab, ia ingin ada ketenangan di masyarakat.

"Kami hanya melaporkan peristiwa. Kan yang ada di media sosial Facebook itu. Nanti akan bisa ditindaklanjuti tentu saja polisi, aparat penegak hukum," ujar Zudan, yang mendampingi Tjahjo di Ombudsman.

"Kami memastikan bahwa data dari Dukcapil tidak ada kebocoran data. Kami udah cek semuanya, dipastikan tidak ada dari internal," kata Zudan.

Mendagri minta Polri usut tuntas

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus jual-beli data kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan (NIK) di media sosial.

"Ya kepolisian itu lho. Kalau itu kan tindak kejahatan," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Tjahjo menjelaskan seluruh data penduduk yang ada di Kemendagri dapat dipastikan aman.

Ia mengatakan, Kemendagri juga memiliki MoU dengan lembaga keuangan yang memiliki jaminan OJK.