Perusahaan Malaysia Beli 11,6 Persen Saham Bandara Kertajati, Ada Peran Ridwan Kamil Dibaliknya

Singgih berharap, masuknya para investor bisa membantu mengembangkan Bandara Internasional Kertajati yang saat ini terus dalam masa tantangan menghadapi pengoperasian.

Bandara Kertajati sudah bisa menjangkau 12 daerah di tanah air dan keran rute internasional akan segera optimal dengan dibukanya layanan umrah secara regular pada September 2019 mendatang.

Selain itu layanan cargo sudah mulai bisa digunakan untuk incoming.

Sedangkan outgoing dilakukan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Kepala Biro Sarana Perekonomian, Investasi, dan BUMD Setda Jabar Noneng Komara Nengsih mengatakan, ketetarikan Muhibbah tak lepas dari upaya Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang sering mempresentasikan peluang investasi Jabar di sejumlah negara.

"Dari beberapa kali kunjungan Pak Gubernur luar negeri, ternyata ini menunjukan hasil.

Misalnya perusahaan asal Malaysia ingin menindaklanjuti paparan ekonomi yang sebelumnya telah disampaikan Pak Gubernur untuk berinvestasi di Bandara Kertajati yang saat ini dikelola BUMD PT BIJB," kata Noneng.

Noneng menilai, Bandara Internasional Kertajati akan menjadi stimulus untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat.

Kawasan khusus bernama Segitiga Rebana ke depannya diprediksi menjadi pusat ekonomi baru Jawa Barat yang terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban Subang, dan Cirebon.

Muhibbah sebagai salah satu calon investor menunjukan ketertarikannya dengan berinvestasi yang sejalan guna merealisasikan percepatan optimalisasi pembangunan di Jawa Barat melalui Bandara Kertajati.

Apalagi Bandara Kertajati akan disokong kawasan aerocity seluas 3.480 hektar.

"Karena Bandara Kertajati nantinya akan menjadi pintu gerbang Jawa Barat satu-satunya," tambah Noneng.

Sekadar informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih menjadi pemegang saham mayoritas atau 97 persen PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Adapun tiga persennya dimiliki BUMD Jabar lainnya PT Jasa Sarana dan Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KPPS) Jawa Barat. (*)