Tanpa Sekprov Definitif, Banggar-TAPD Tetap Bahas APBD Murni 2020

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA-Kepala Bagian Persidangan DPRD Provinsi Kaltim Selamet membenarkan, bahwa Badan Anggaran DPRD Kaltim menggelar rapat dengan TAPD, Rabu (7/8/2019) malam.

"Iya iya betul, rapat APBD Murni (2020)," jawab Selamet dikonfirmasi Tribun, Rabu (7/8/2019) malam.

Ditanya pembahasan Perubahan APBD Kaltim 2019 hingga kini belum final alias belum diketok, namun Banggar dan TAPD sudah menggelar rapat. "Inikan cuma rapat  aja," lanjut Selamet.

Informasi yang dihimpun Tribun, rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Kaltim 2020 sudah diagenda dalam rapat Banmus tadi siang. 

Hanya Selamet belum mengetahui apakah rapat pembahasan APBD Kaltim tahun anggaran 2020 dipimpin Koordinator TAPD Abdullah Sani? "Kalau itu saya belum sampai kantor. Itu saya serahkan ke ketua atau pimpinan Dewan," tambah Selamet.

Untuk diketahui, kewenangan Sekprov selaku ketua TAPD itu tidak bisa dideletigimasi oleh Gubernur. Karena sumber kewenangannya bersumber dari peraturan pemerintah dan permedagri atau bersifat atributif.

Dalam hal diwakili pejabat yang memperoleh kewenangan atributif hanya bisa dilakukan jika yang bersangkutan berhalangan menurut hukum. 

Untuk penunjukan wakil, teknisnya tentu Ketua TAPD yang menunjuk siapa wakil ketua TAPD untuk mewakilinya. Secara tertib hukum tidak benar kewenangan seseorang penunjukan yang mewakilinya dari pihak lain.

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Sufian Agus menyampaikan, sampai hari ini dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P),  yang akan diusulkan Pemprov Kaltim kepada DPRD Kaltim belum selesai dan masih dalam tahap pembahasan di  Bappeda Kaltim.

"Secara marathon, kita terus lakukan pembahasan melalui rapat-rapat. Bahkan, rapat kita lakukan sampai malam. Semalam, pada Selasa (7/8/2019), kita baru selesai rapat kurang lebih pukul 21.00 Wita di Bappeda," ujarnya,  Rabu (7/8/2019).

Bahkan sejak pagi dilanjutkan lagi sejumlah rapat namun  terpisah di beberapa ruangan di Kantor Bappeda Kaltim,  untuk membahas isi dalam dokumen APBD-P. Kemungkinan akan  dilanjutkan sampai malam  karena kejar waktu.

Ditanyakan soal anggaran yang diajukan  DPRD Kaltim dalam dana aspirasi, Sufian menyatakan, ia  tidak mengetahui pasti berapa jumlah anggaran yang diajukan dewan. Namun, untuk persoalan tersebut, Sufian menyatakan, ia  hanya Plh yang tidak memiliki keweangan dalam melakukan pembahasan usulan DPRD Kaltim.

"Kalau soal pembahasan itu, sudah masuk ditingkatan atas-atas, Mas. Kalau saya ini hanya Sekretaris Bappeda saja. Jadi Plh pun baru kurang lebih seminggu ini. Saya lebih banyak berkecimpun di dalam saja.

Jadi, soal berapa rincian anggaran itu saya tidak tahu sama sekali. Mungkin bisa ditanyakan kepada para pimpinan. Kalau saya ini, menerima tamu dan membuka rapat saja sejauh ini," tuturnya.

Namun dijelaskan Sufian, pembahasan pada rapat-rapat yang diikutinya sejak kemarin malam lebih kepada mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan fisik.