Megawati Ingin Ketua MPR RI Terpilih Secara Aklamasi, PDIP Buka Peluang untuk Koalisi Adil Makmur

TRIBUNKALTIM.CO - Megawati Ingin Ketua MPR RI Terpilih Secara Aklamasi, PDIP Buka Peluang untuk Koalisi Adil Makmur.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati ingin Ketua MPR RI terpilih secara aklamasi, Ahmad BAsarah sebut buka peluang untuk Koalisi Adil Makmur

Dilansir dari Kompas.com, menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyatakan, partainya pun membuka peluang bagi Koalisi Adil Makmur untuk menduduki kursi pimpinan MPR supaya pimpinan MPR dapat terpilih secara aklamasi.

"Salah satu cara untuk bisa menuju pada pemilihan pimpinan MPR secara aklamasi, secara musyawarah mufakat tentu harus ada kompromi dengan unsur parpol dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Bergabung di dalam komposisi kepimpinan MPR yang akan datang ini," kata Basarah di kawasan Sanur, Minggu (11/8/2019).

Basarah menuturkan, Presiden terpilih Joko Widodo bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan para ketua umum partai pendukung Jokowi-Ma'ruf untuk membahas kemungkinan tersebut.

Basarah meyakini, partai-partai lainnya tidak akan memasalahkan adanya unsur partai penantang Jokowi-Ma'ruf dalam Pemilu lalu masuk dalam komposisi pimpinan MPR.

"Saya yakin dengan niat baik untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga pesatuan bangsa.

Insya Allah segala ikhtiar untuk menyaukan semua kekuatan bangsa ini bisa dicapai dalam forum musyawarah mufakat," ujar Basarah.

Sebelumnya, Basarah menyebut bahwa PDI-P berharap pimpinan MPR periode mendatang mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945 yang diajukan oleh PDI-P.

Dalam Kongres V PDIP, PDI-P merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Golkar Pede

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan sudaha da kesepakatan kursi Ketua MPR RI menjadi milik Golkar, dan DPR RI milik PDI Perjuangan.

Airlangga menyebutkan, untuk kursi Ketua DPR RI periode 2019-2024, sesuai dengan UU MD3, menjadi milik PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu.