Meski Jadi Pemenang, Golkar Sebut Peluang PDIP Duduki Kursi Ketua MPR RI, Kecil, Begini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO - Meski Jadi Partai Pemenang, Golkar Sebut Peluang PDIP Duduki Kursi Ketua MPR RI, Kecil, Begini Alasannya.

Golkar sebut peluang PDI Perjuangan menduduki kursi Ketua MPR RI, kecil. Sebut masih akan dibicarakan antar partai pendukung Jokowi-Maruf

Dilansir dari Tribunnews.com, Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan bahwa kursi Ketua MPR RI masih dalam pembahasan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Belum ada keputusan mengenai siapa yang akan didorong untuk menjadi calon ketua MPR dari koalisi KIK.

"Tentang ketua MPR RI tentunya harus ada kesepakatan dari partai-partai pendukung Jokowi-Maruf yang InsyaAllah tentunya akan dibicarakan partai-partai koalisi pak Jokowi," kata Lodewijk di kantor DPP Golkar, Jalan Angrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Minggu, (11/8/2019).

Meski sedang berproses Lodewijk mengatakan bahwa kecil kemungkinan bagi PDIP mendapatkan kursi Ketua MPR. Karena menurutnya PDIP telah mendapatkan kursi Ketua DPR.

"Yang jelas sebagai pemenang pemilu 2019 PDIP telah mendapatkan kursi ketua DPR RI sesuai UU MD3.

Tentang ketua MPR tentunya harus ada kesepakatan dari partai-partai pendukung yang InsyaAllah tentunya akan dibicarakan partai-partai koalisi pak Jokowi," kata Lodewijk.

Lodewijk mengatakan bahwa sudah ada sedikit kesepemahaman antara parpol koalisi KIK mengenai Calon Ketua MPR. Hanya saja Lodewijk tidak membeberkan kesepemahaman tersebut.

Sementara itu Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa kursi Ketua MPR RI harus menjadi milik Golkar.

Pasalnya Golkar merupakan partai ke dua peraih kursi terbanyak di parlemen, di bawah PDIP.

"Haruslah (Ketua MPR), (Golkar) partai kedua terbanyak di DPR.

Wajarlah jadi ketua MPR," kata Aburizal secara terpisah di Kantor DPP Golkar.

Sebelumnya, Pemilihan pimpinan MPR (Ketua dan wakil) akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR.

Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.