Meski Jadi Pemenang, Golkar Sebut Peluang PDIP Duduki Kursi Ketua MPR RI, Kecil, Begini Alasannya
Golkar sebut peluang PDI Perjuangan menduduki kursi Ketua MPR RI, kecil. Sebut masih akan dibicarakan antar partai pendukung Jokowi-Maruf
lihat foto
Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.
Golkar Pede
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan sudaha da kesepakatan kursi Ketua MPR RI menjadi milik Golkar, dan DPR RI milik PDI Perjuangan.
Airlangga menyebutkan, untuk kursi Ketua DPR RI periode 2019-2024, sesuai dengan UU MD3, menjadi milik PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu.
Sedangkan, Partai Golkar mendapat kursi untuk Ketua MPR.
"Pada prinsipnya koalisi solid, seperti yang disampaikan Bapak Presiden pada saat pembubaran TKN," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara deklarasi dukungan sebagai Ketua Partai Golkar periode 2019-2024, Jumat (2/8/2019) malam.
Airlangga menuturkan, partai-partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin di pilpres 2019 sudah melakukan pertemuan dan pembicaraan secara formal maupun informal.
Rata-rata mereka sudah menerima untuk paket ketua DPR dan MPR periode 2019-2024.
"Tetapi untuk MPR sesuai dengan MD3 adalah paket.
Di antara paket itu sudah disepakati yang memimpin adalah dari Partai Golkar," tegasnya.
Terkait di pemerintahan, lanjutnya Partai Golkar sudah dikenal mempunyai banyak kader.
Sehingga, apapun yang dibutuhkan, kader Partai Golkar sepenuhnya siap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Terkait bagimana di pemerintahan tentu kita serahkan kepada Bapak Presiden dan apapun posisi, apapun yang diperlukan, kader Partai Golkar seluruhnya siap," tandasnya.
Ia mengklaim, paket pimpinan MPR RI ke depan masih menjadi jatah koalisi Jokowi.
Dirinya menyakini, koalisi pemerintah masih solid untuk tidak memilih paket pimpinan MPR di luar partai koalisi.
