LINK Live Streaming Mata Najwa 'Kasta Hukuman', Tayang Malam Ini di Trans7 Jam 20.00 WIB

TRIBUNKALTIM.CO - Saksikan siaran Live Streaming Mata Najwa di Trans7 malam ini, Rabu (14/8/2019).

Siaran Live Streaming Mata Najwa malam ini mengangkat tema Kasta Hukuman.

Tema Mata Najwa Kasta Hukuman menghadirkan cerita mereka yang terjerat hukuman berkasta.

Para pengamen korban salah tangkap, penyandang disabilitas pencari keadilan, korban kelalaian korporasi, hingga para pencuri kecil dengan hukuman berat.

Berikut cuitan akun Twitter Mata Najwa:

Siaran Live Streaming Mata Najwa di Trans7 bisa disaksikan melalui link berikut:

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4

Pekan Lalu, Arief Poyuono Minta Direksi PLN Dipecat

Pekan lalu, program Mata Najwa membahas topik Hidup Mati Listrik.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono geram terhadap jajaran direksi PLN sampai-sampai meminta kepada Presiden Jokowi untuk memecatnya.

Kekesalan Arief Poyuono ini bermula lantaran jajaran direksi PLN tak satupun hadir di studio Mata Najwa.

Host Mata Najwa, Najwa Shihab, awalnya menginfokan bahwa pejabat PLN sebelumnya sudah mengkonfirmasi hadir di Mata Najwa, tapi kemudian membatalkan tanpa alasan dan menolak mengirimkan perwakilan.

Mendengar hal itu, Arief Poyuono langsung meluapkan kekesalannya saat mendapat giliran bicara.

"Tidak hadirnya direksi PLN atau perwakilannya adalah bentuk rasa tidak punya tanggung jawab kepada publik. Seharusnya media ini bisa digunakan untuk menjelaskan kepada publlik apa yang terjadi, sehingga terjadi pemadaman listrik di setengah pulau Jawa. Ini bencana ekonomi lho," kata Arief, Rabu (7/8/2019) malam.

Politisi Partai Gerindra itu menilai wajar jika Presiden Jokowi marah karena direksi-direksi PLN tidak punya rasa tanggung jawab.

"Kenapa tidak bisa hadir, jelaskan dong kepada masyarakat. Kalau memang blackout, blackoutnya benar enggak pohon sengon penyebabnya?," ujar Arief.

Arief Poyuono merasa heran, pembangkit listrik di lokasi berbeda tiba-tiba rusak bersamaan.

"Masa pembangkit mati lima-limanya di Surabaya. Masa di tempat berbeda antara Ungaran sama Pemalang rusak, lah ini apa-apaan?" katanya.

"Apa kecurigaan anda mas Arief?" tanya Najwa Shihab.

"Direksinya enggak benar, harus dicopot semua," tegas Arief Poyuono.

"(Direksi PLN) Jangan hanya bertanggung menjawab. Pak Jokowi bertanya, dia menjawab," tambah Arief.

"Direksinya kan baru 48 jam (menjabat), ibu Sri (Sripeni Inten)," sahut Najwa.

"Yang lainnya kan ada mbak, ini harus tanggung jawab semua. Ini saya belum mengajukan gugatan lho, kalau ada yang meninggal akibat pemadaman listrik," ujar Arief.

Najwa lalu menjelaskan jika sudah ada korban jiwa akibat kebakaran saat listrik padam.

"Kalau memang ada (korban) patut kita pidanakan semua direksi PLN," sambung Arief Poyuono.

Kekesalan Arief tak berhenti di situ.

Ia menganggap PLN telah lalai sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi lebih dari Rp 1 triliun.

"Perusahaan startup pada enggak bisa, belum lagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan listrik itu kayak misalnya tukang ikan hias (merugi), ikannya mati semua. Coba tanya di Sumenep," katanya.

"Ini fatal, saya sudah minta ke Presiden Jokowi untuk pecat semua itu direksi PLN," pungkas Arief Poyuono.

Pernyataan Arief kemudian disanggah oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding.

"Itu kan terlalu tinggi kalau dalam politik. Saya kira kita tidak boleh juga asal memberi sanksi, kita tunggu dulu hasil evaluasinya," kata Karding.

Najwa lalu menimpali, "Menurut Anda yang bertanggung jawab bukan pada tataran eksekutif yang paling tinggi?"

"Ini kan 12 bulan, PLN terombang-ambing. Ketika pak Sofyan Basir (mantan Dirut PLN) menjadi saksi (persidangan kasus korupsi), kemudian Plt (Pelaksana tugas), Plt. Nah, kenapa tidak definitifkan sejak awal. Ini kan problem. Artinya, Menteri BUMN yang menunjuk direktur (PLN) harus bertanggung jawab," kata Karding.

Simak videonya menit 9:

Dalam acara Mata Najwa, Rabu (7/8/2019) malam, hadir pula Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Anggota Dewan Energi Nasional yang juga mantan Direktur TND PLN Herman Darnel Ibrahim, serta praktisi Energi Terbarukan Tri Mumpuni.

Sementara itu, pejabat PLN akhirnya hadir menyapa pemirsa Mata Najwa via skype.

Saat wawancara via skype, Senior Executive Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN, Yuddy Setyo Wicaksono sempat menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir di studio karena sedang mengikuti rapat di Kantor Pusat PLN.

Pejabat PLN tak Bisa Jawab Pertanyaan Najwa Shihab

Senior Executive Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN, Yuddy Setyo Wicaksono, tidak bisa menjawab pertanyaan Najwa Shihab di acara Mata Najwa terkait kabar pemotongan gaji karyawan PLN.

Pertanyaan tersebut diajukan Najwa Shihab setelah Yuddy Setyo membocorkan nilai ganti rugi atau kompensasi yang disiapkan PLN.

Menurut Yuddy, pihak PLN menyiapkan kompensasi secara rutin per bulan.

Adapun terkait pemadaman listrik di sebagian besar wilayah Pulau Jawa pada 3 Agustus 2019, PLN mengestimasikan kompensasi sebesar Rp 865 miliar.

"Kompensasi kami siapkan secara rutin per bulan. Khusus kejadian blackout kemarin, estimasi kompensasi mencapai Rp 865 miliar. Ini yang tertinggi di tahun ini," ungkap Yuddy saat wawancara via skype di acara Mata Najwa, Rabu (7/8/2019) malam.

Biaya kompensasi itu, kata Yuddy, adalah yang terbesar sepanjang tahun ini.

"Januari kemarin kita siapkan Rp 1,5 miliar, kemudian Februari Rp 200 juta, dan pernah juga Rp 300 juta. Tertinggi sekarang ini Rp 865 miliar," katanya.

Najwa Shihab kemudian mengonfirmasi, apakah betul biaya kompensasi itu diambil sebagian dari pemotogan gaji karyawan PLN?

"Itu hal berbeda, mungkin bukan skop saya juga (menjawab), karena anggaran itu ada di keuangan. Saya tidak bisa menjawab itu," katanya.

Kendati demikian, di sela acara, Yuddy Setyo sempat mengemukakan pendapat pribadinya.

Dia mengaku siap jika gajinya dipotong.

"Apakah Anda siap jika gaji harus dipotong?" tanya Najwa Shihab.

"Kalau saya pribadi ya, siap saja. Tapi kalau yang lain saya tidak tahu, saya tidak bisa menebak isi hati orang," ujar Yuddy.

Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menolak rencana pemotongan gaji karyawan PLN.

Ia mengutarakan hal itu setelah melihat kutipan pernyataan Direktur Pengadaan Strategis II PLN, Djoko Rahardjo Abumanan, yang dimunculkan di layar Mata Najwa.

"Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi. Kalau kaya gini nih, kemungkinan kena semua pegawai," demikian kutipan statement Djoko Rahardjo Abumanan.

"Itu ngawur dan enggak mikir," ujar Abdul Kadir Karding setelah melihat kutipan tersebut.

"Jadi, sebaiknya pejabat publik itu kalau buat statement dipikir dulu.

Gak ada hubungannya (pemotongan gaji), kecuali sejak awal memang ada kesepakatan di internal PLN, misalnya besok kalau terjadi pemadaman sekian jam kalian harus siap dipotong karena tanggung jawab bersama.

Tapi kalau tidak ada, tidak boleh, karena itu (gaji) haknya dia (karyawan).

Menurut saya, kita carikan jalan, jangan sampai motong (gaji), kami menolak itu, siapa bertanggung jawab," ujar politisi PKB.

Sementara, mantan Direktur TND PLN yang kini menjabat Anggota Dewan Energi Nasional, Herman Darnel Ibrahim, mengaku tidak pernah dipotong gaji saat masih menjadi karyawan PLN.

"Tidak pernah (potong gaji), dan menurut saya juga kalau sesuatu dilakukan dan orang itu tidak ikhlas, maka itu tidak baik," katanya disambut tawa penonton.

Simak videonya menit 6:

Simak videonya menit 9:

(TribunKaltim.co/Syaiful Syafar)