Banyak Inspirasi, Menkeu Sarankan Pelaku Bisnis Start Up Cermati Nota Keuangan

Itu artinya kita ini bobol," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (31/7/2019).

"Bahkan kadang-kadang saya suruh staf saya beli sim card baru.

Begitu simcardnya keluar, langsung keluar itu kampanyenya iklannya.

Artinya kita bobol, jadi seluruh warga negara ini datanya sudah dipegang orang," tambahnya.

Alasannya menurut Fahri Hamzah fenomena sekarang ini sudah menjurus pada yang namanya digital dictatorship. 

Fenomena dimana data pribadi dipegang orang lain.

Sehingga kehidupan pribadi kita dipantau orang lain.

"Sehingga nanti apa yang kita beli, apa yang kita pakai, semua itu dipengaruhi oleh pasar.

Oleh pemain-pemain yang memegang database kita," katanya.

Karena itu menurut Fahri tidak ada jalan lain selain menerbitkan perppu perlindungan data pribadi, agar kebocoran data tidak meluas dan dijadikan bisnis unicorn.

"Itu perppu saja bikin segera bikin perppu perlindungam data pribadi supaya jangan terus berkembang dan dijadikan bisnis besar unicorn-unicorn ini.

Ini unicorn-unicorn ini kerjaannya mencuri data," ucapnya.

Penjualan Data NIK dan KK

Informasi mengenai jual beli data kependudukan yakni Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan atau NIK, mendapat respon serius dari Mendagri Tjahjo Kumolo.

Menteri Dalam Negeri Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah melaporkan indikasi kasus jual-beli data kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan ( NIK) di media sosial ke Bareskrim Polri.