Pilkada Kutim, KPU Usul Rp 59 Miliar, Bawaslu Rp 22 Miliar, Ini Tanggapan Pemkab Kutim

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 telah usai.

Anggota DPRD Kutai Timur hasil Pemilu Legislatif pun sudah dilantik, pada 14 Agustus 2019 lalu.

Saat ini, KPU Kutai Timur dan Bawaslu Kutai Timur kembali bersiap untuk gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Timur 2020.

Rancangan pembiayaan dan kebutuhan anggaran dipaparkan langsung oleh pihak KPU Kutai Timur dan Bawaslu Kutai Timur di dalam rapat penyampaian paparan terkait Pilkada Kutai Timur pada tahun anggaran 2020 mendatang, di ruang rapat kantor Bappeda Kutim, Senin (19/8).

Di hadapan Sekda Irawansyah, pemimpin rapat, Kepala Bappeda Kutai Timur Edward Azran dan Kepala Kesbangpol Kutim Abdul Kadir, Ketua KPU Kutai Timur Ulfa menyampaikan kebutuhan anggaran KPU Kutai Timur untuk menyelenggarakan Pilkada Kutai Timur, mencapai Rp 59 miliar.

Alokasi tersebut sudah mencakup semua penyelenggaraan, mulai dari pengadaan logistik, pengamanan, distribusi logistic serta biaya pertemuan dan rapat koordinasi, baik di daerah maupun di luar daerah.

Begitu juga dengan Bawaslu Kutai Timur. Mereka mengajukan kebutuhan anggaran Rp 22 miliar.

Untuk pengawasan, pembentukan tim Panwaslu kecamatan hingga tim pengawas TPS. Termasuk honor para pengurus kelompok kerja, baik di tingkat kabupaten hingga di tingkat kecamatan.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Bappeda Edward meminta agar dilakukan efisiensi terhadap anggaran yang diusulkan.

“Kami harus mempelajari lebih dalam tentang angka-angka yang diajukan ini. Apakah benar-benar sesuai kebutuhan.

Karena pada ujungnya nanti ada pemeriksaan terintegrasi terhadap usulan tersebut,” kata Kepala Bappeda Kutai Timur Edward Azran.

Kalau ada kegiatan yang sama, kata Kepala Bappeda Kutai Timur Edward Azran, sebaiknya dianggarkan bersama. Efisiensi lain terkait perjalanan, juga dilakukan. Satu atau dua orang saja.

Begitu juga dengan konsumsi. Apa yang menjadi standar menetapkan jumlah orang yang hadir. “Ada kejadian, dianggarkan untuk 500 orang ternyata yang hadir 30 orang saja,” ujar Kepala Bappeda Kutai Timur Edward Azran.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kutim, Abdul Kadir membahas tentang anggaran keamanan yang diajukan KPU Kutai Timur maupun Bawaslu Kutai Timur.

“Untuk keamanan di Bawaslu Kutai Timur ada, di KPU Kutai Timur juga ada. Tapi yang sudah-sudah, pihak TNI/Polri juga nanti mengajukan. Seperti yang lalu, ada hibah. Bagaimana kalau dikoordinasikan.