Pilkada Kutim
Pilkada Kutim, KPU Usul Rp 59 Miliar, Bawaslu Rp 22 Miliar, Ini Tanggapan Pemkab Kutim
Kami harus mempelajari lebih dalam tentang angka-angka yang diajukan ini. Apakah benar-benar sesuai kebutuhan. Karena ada pemeriksaan terintegrasi
Bawaslu Kutai Timur sampai dimana, KPU Kutai Timur sampai dimana dan aparat TNI/Polri juga sampai dimana batasannya. Jangan sampai terjadi double anggaran. Karena kalau ada pemeriksaan bahaya juga,” ungkap Abdul Kadir.

Menanggapi soal usulan anggaran, Ketua KPU Kutai Timur Ulfa mengatakan pihaknya dalam membuat besaran honorarium dan pokja sudah sesuai dalam PKPU Nomor 80 dan 81, serta petunjuk teknis anggaran barang dan jasa.
Selain itu, dalam penyusunan usulan anggaran, KPU Kutai Timur juga didampingi BPKP. Terutama terkait kewajaran anggaran.
“Semua menggunakan standar. Untuk transport ke kecamatan, karena belum ada standar nasionalnya, kami menggunakan standar daerah,” ujar Ketua KPU Kutai Timur Ulfa.
Usulan anggaran tersebut, menurut Sekda Irawansyah, prosesnya masih panjang. Karena setelah diperiksa oleh Bappeda Kutim, akan dibawa ke Mendagri untuk dirapatkan kembali.
“Mudah-mudahan di Mendagri angka usulannya tidak lepas jauh dari persetujuan. Pastinya, kalau kami, jangan sampai dianggarkan tapi tidak sesuai aturan. Kami berharap Pilkada Kutim 2020 bisa berjalan lancar, tanpa kendala dan tidak ada masalah di kemudian hari,” kata Irawansyah.(sar)
Baca Juga;
Guru Honorer Setubuhi Siswi SMA Seusai Pelajaran Selesai, Aksi Mesum Juga Tercium Pemilik Kos
Agenda Timnas Indonesia Bisa Untungkan Borneo FC di Liga 1 2019, Berikut Skemanya
Gubernur Kaltim Siap Presentasi 15 Menit soal Lokasi Ibukota Negara, Ini 6 Hal yang Dipaparkan
Spekulan Incar Sekitar Lokasi Calon Ibukota, Lahan Tidur di Samboja mulai Banyak yang Menawar