Usulan Gubernur Diakomodir dalam Program Satu Harga BBM, 8 Titik APMS Terpencil Beroperasi

TANJUNG SELOR - Sebanyak 8 titik Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di beberapa remote area atau daerah yang sulit dijangkau (daerah terpencil) di Kalimantan Utara (Kaltara), sudah mulai beroperasi.

Pembangunan APMS, sebagai bagian dari program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga ini, merupakan usulan langsung Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno saat berkunjung ke Kaltara, beberapa waktu lalu.

Delapan APMS di wilayah perbatasan dan pesisir Kaltara yang kini sudah mulai beroperasi tersebut, yakni APMS di Krayan Induk, Krayan Selatan, Sei Manggaris dan Mansalong di Kabupaten Nunukan.

Kemudian APMS di Long Ampung dan Sungai Boh di Kabupaten Malinau, serta satu APMS di daerah pesisir, di Desa Salim Batu (Tanjung Palas Tengah) dan di Desa Mangkupadi (Tanjung Palas Timur) Kabupaten Bulungan.

Gubernur mengungkapkan, kebijakan BBM Satu Harga bertujuan untuk pemerataan harga BBM di Indonesia. Dicontohkan, di beberapa daerah perbatasan di Kaltara.

Sebelum ada APMS, harga BBM bisa mencapai Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per liter. Hal ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat.

“Setelah ada kebijakan BBM Satu Harga, harga BBM menjadi sama dengan di daerah perkotaan. Biaya transportasi yang selama ini membuat mahalnya harga BBM, terpangkas setelah Pertamina yang langsung menangani pengiriman BBM ini,” kata Gubernur.

Dikatakan Irianto, kebijakan BBM Satu Harga memberikan pengaruh besar bagi perekonomian warga yang mayoritas bermata pencaharian petani dan nelayan. Selain mudah mendapatkan bahan bakar, juga berpengaruh signifikan pada pengeluar kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam hal pengawasan, lanjut Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menunjuk instansi terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, dan Biro Perekonomian masuk ke dalam tim terpadu pengawasan BBM. Tujuannya, untuk melakukan pengawasan harga dan pendistribusian BBM di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara Ferdy Manurung Tanduklangi mengungkapkan, dari 8 APMS, pertama yang sudah dibangun adalah APMS di Krayan.

Menyusul kemudian, diusulkan di beberapa daerah lainnya hingga akhirnya disetujui oleh pusat melalui Pertamina yang berada di bawah Kementerian BUMN.

“Ke-8 APMS ini merupakan usulan yang disampaikan langsung oleh Gubernur kepada Menteri BUMN Ibu Rini M Soemarno saat berkunjung ke Kaltara. Memang sedikit mundur dari target. Waktu itu, 2018 harus selesai semua. Namun karena harus melalui proses, beberapa APMS baru mulai beroperasi tahun ini,” kata Ferdy.

Dijelaskan, untuk pemenuhan BBM di APMS Desa Salimbatu disuplai dari Depo Pertamina Kota Tarakan menggunakan kapal. Sementara APMS yang ada Desa Mangkupadi, disuplai dari Pertamina Jobber Berau menggunakan transportasi darat.

“Aksesnya tentatif, tergantung kondisi di lapangan. Seperti BBM Satu Harga di Bulungan, jika kondisi jalan rusak, suplai dari Jobber Berau bisa melalui Depo Tarakan,” ucapnya.

Ferdy mengatakan, secara keseluruhan, BBM Satu Harga yang sudah beroperasi hingga saat ini tersebar di seluruh wilayah 3T dari Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.