Bantah Jokowi Feodal dan 'Boneka', Politisi PDIP Ini Singgung soal Subsidi BBM hingga Tito Karnavian

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA -  Meski tema yang diusung adalah pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Kalimantan, sejumlah hal lain juga ikut mengemuka dalam Indonesia Lawyers Club ( ILC ) yang tayang di TV One, Selasa (20/8/2019) malam.

Dalam ILC yang mengangkat topik "Perlukan Ibu Kota Dipindah" ini, sejumlah narasumber menyebut Jokowi feodal.

Hadir sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut antara lain politikus PKS Fahari Hamzah, politikus Gerindra Fadli Zon, pengamat politik Rocky Gerung, politikus PSI Tsamara Amany, tokoh muda Sherly Annavita dan lainnya.

Fajri Hamzah dalam kesempatan tersebut mengaku ingin terlebih dahulu melihat dari perspektif pengambilan keputusan, tentang bagaimana sebuah keputusan itu dibuat.

Masih dengan kritik lamanya ke pemerintahan Presiden Jokowi, kata Fahri Hamzah, sejak awal miskin ide.

"Atau kalau ada ide itu ada judulnya. Tapi anatomi dari isi ide-idenya itu tidak secara konsisten dibela dan diperjuangkan," katanya.

Oleh karena itulah, kata Fahri Hamzah, saat mendengar pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahun MPR baru-baru ini, di mana Jokowi seperti terkesan terburu-buru, mengajak bekerja cepat, pada saat hadirin merasa semuanya berjalan lambat, tiba-tiba Jokowi menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibu kota negara.

Dalam momen tersebut, kata Fahri Hamzah, dari sisi pilihan kata banyak hal yang ganjil dalam penyampaikan Presiden Jokowi tersebut.

"Ya nggak begitu cara kerjanya negara itu. Sekali lagi dari awal, saya menganggap ini ada feodalisme di bangsa kita itu sehingga pemimpin itu tidak bisa diseret dalam suatu standar berpikir sebagai kepala negara dan di dalam menerobos pintu-pintu keputusan dalam negara itu. Tiba-tiba muncul ide dan kita semua menjadi pembahas dari ide-ide itu tapi kemudian sebenarnya ide itu sebenarnya nggak ada, omong kosong. Misalnya begitu," kata Fahri Hamzah.

Maruarar Sirait beri bantahan

Ingin segera memberi bantahan, politikus PDIP, Maruarar Sirait yang awalnya didaulat berbicara di akhir acara meminta waktu.

Mengawal penyampaiannya, Maruarar Sirait mengatakan bahwa Fahri Hamzah dan Fadli Zon merupakan sahabat lamanya.

Maruarar Sirait mengatakan, sejak dulu, keduanya tidak berubah, dan selalu konsisten.

"Mereka berdua konsisten melawan Jokowi dan konsisten kalah. Ya berbedalah, kamu pun kalau direkam di sini nggak percaya Jokowi menang kan? nggak percaya idenya, gagasannya dan nggak percaya menang juga. Akhirnya menang juga," kata Maruarar.

"Satu lagi yang nggak kamu percaya, Gerindra bisa mendukung Jokowi dan kami bisa menjadi menteri Jokowi. Nanti kita lihatlah itu. Kita lihat nanti kebenaran-kebenaran itu ke depan," ujar Maruarar dengan mimik serius yang disambut dengan tepuk tangan hadirin.

Sekitar seminggu yang lalu, kata Maruarar Sirait, dirinya berdiskusi dengan Presiden Jokowi.

Secara pribadi, dia mengaku tak akan bisa nyaman berada di dekat Jokowi bila sang presiden adalah seorang feodal.

Baca juga :

Kisah Jokowi Melaju dengan Kecepatan Hampir 200 Km/Jam, Takut Dibilang Ndeso oleh Putra Mahkota

Danau Buatan hingga Gagal Buat Rel KA, 7 Fakta Unik Canberra yang Disinggung Gubernur Kaltim di ILC

"Orang seperti saya nggak mungkin nyaman dengan pak Jokowi kalau dia feodal.  Jokowi itu dikelilingi oleh orang-orang yang memang punya pikiran-pikiran rasional objektif dan bergaul di publik, dan bisa menyampaikan pandangannya dan berdebat," ujar Maruarar.

Bila ada orang-orang di lingkaran Jokowi feodal, menurutnya merupakan hal yang wajar, merupakan risiko, dan bisa terjadi pada pejabat mana pun.

"Ada yang menjadi penjilat dan ada yang menjadi petarung, itu pasti," ujar Maruarar Sirait.

Selain membantah Jokowi disebut feodal, Maruarar Sirait juga membantah Jokowi disebut lemah dan 'Boneka'.

Maruarar Sirait menyampaikan, tahun 2014 lalu Jokowi melakukan hal yang besar, yakni Tax Amnesty dan mengurangi subsidi BBM demi membangun infrastruktur.

"Dulu banyak yang nggak setuju tapi dia berani lakukan. Dulu banyak yang mengatakan dia boneka, dia melantik Tito Karnavian menjadi Kapolri, melakukan lompatan dari 82 ke 87. Jadi jangan bilang dia boneka, jadi jangan bilang dia lemah," kata Maruarar Sirait.

Pernyataan Maruarar Sirait bisa dilihat mulai menit 01.12.00

Harapan Jokowi saat Tito Karnavian dilantik

Tahun 2016 lalu, Presiden Joko Widodo berharap keputusannya menunjuk Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon kepala Polri bisa berujung pada perbaikan di internal Polri.

Jokowi meyakini, dengan kemampuannya, Tito bisa membuat kinerja Polri menjadi lebih baik.

Baca juga :

Di ILC, Rocky Gerung Sebut Biografi Jokowi dari Ngibul to Asbun, Singgung Pemindahan Ibu Kota Negara

Fahri Hamzah Sebut Masyarakat Papua Butuh Presiden Jokowi, Perlu Sentuhan Perasaan

"Saya berharap Komjen Tito nantinya dapat meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat dan juga memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan narkoba, terorisme dan juga korupsi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Jokowi mengaku, sebelum mengambil keputusannya, dirinya sudah mendengar masukan dari berbagai pihak mulai dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri, Komisi Kepolisian Nasional hingga masyarakat.

Keputusan ini juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

"Saya meyakini Tito mempunyai kemampuan, kecerdasan, dan mempunyai kompetensi yang baik dan kita berharap DPR segera memproses ini," kata Jokowi.

Jokowi pun enggan mempermasalahkan sosok Tito yang dinilai terlalu muda.

Tito adalah lulusan Akademi Polisi angkatan 1987.

Di atas Tito, masih ada para seniornya seperti Irwasum Komjen Dwi Prayitno (angkatan 1982), Wakapolri Komjen Budi Gunawan (angkatan 1983), Kepala BNN Komjen Budi Waseso (angkatan 1984), Kabaharkam Komjen Putu Eko Bayuseno (angkatan 1984).

"Tadi kan sudah saya sampaikan, kemampuan, kompetensi, kecerdasan membangun jaringan dengan rekan-rekan yang lainnya, saya kira banyak lah," kata Jokowi.

Tito ditunjuk Presiden sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun pada Juli 2016.

(TribunKaltim.co/Doan Pardede)