Tertawa Lepas Saat Ulas Sampah Jakarta, Wali Kota Risma Akhirnya Ungkap Alasan, Bukan Membandingkan

TRIBUNKALTIM.CO - Ekpresi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau juga dikenal Wali Kota Risma saat menerima kunjungan studi banding anggota DPRD DKI Jakarta akhir Juli 2019 lalu menjadi sorotan.

Studi banding ini sendiri bertujuan untuk menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah dengan konsep ITF (intermediate treatment facility).

Hal ini disinggung secara khusus khusus oleh jurnalis Kompas TV Aiman Witjaksono  saat berkunjung ke Surabaya untuk mengikuti kegiatan Wali Kota Risma.

Wawancara Aiman dan Wali Kota Risma ini ditayangkan dalam program AIMAN dalam episode "Siap-Siap Untuk Risma!" pada Senin 19 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB di KompasTV.

Dalam rekaman video yang ditayangkan, Wali Kota Risma yang kala itu mengenakan baju putih terlihat sedang mendengarkan paparan anggota DPRD DKI Jakarta seputar sampah di DKI Jakarta.

Dalam satu momen, Bestari Barus, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyampaikan bahwa anggaran untuk sampah di DKI Jakarta mencapai 3,7 triliun.

Bestari Barus juga sempat terdengar berencana memboyong Wali Kota Risma ke DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan sampah tersebut.

Seakan tak percaya, Wali Kota Risma yang tampak terkejut mengkonfirmasi ulang dan kembali disebutkan bahwa anggaran sampah DKI Jakarta benar Rp 3,7 triliun.

Wali Kota Risma pun tertawa lepas.

Wali Kota Risma bahkan sampai menutup mulut dan hampir merebahkan badannya.

"Ibu pada waktu kedatangan anggota DPRD DKI Jakarta, ibu kaget ketika mendengar pengelolaan sampah di DKI Jakarta sampai Rp 3,7 triliun. Ibu sampai dua kali tidak kali bilang hah berapa..berapa. Kaget bu?," tanya Aiman.

Menjawab pertanyaan Aiman, Wali Kota Risma memang mengaku kaget.

Uang Rp 3,7 triiliun itu menurutnya sangat besar.

Namun, Wali Kota Risma tak mau mengomentari lebih jauh masalah tersebut. Termasuk tak mau membandingkan pengelolaan sampah di Surabaya yang hanya menelan anggaran Rp 30 miliar

Pasalnya, Wali Kota Risma juga mengaku tidak tahu untuk apa saja anggaran Rp 3,7 triliun tersebut.

Soal ekpresinya kala itu, Wali Kota Risma menyebut hanya merupakan reaksi spontan.

"Saya kaget karena besar sekali," ujar Wali Kota Risma.

"Oh karena kaget, spontan saja," tanya Aiman.

Baca juga :

Risma Ogah Menteri dan Capres, Ini 15 Nama Lain yang Mencuat Pilpres 2024, Ada Sosok-sosok Baru

Alasan Megawati Lantik Tri Rismaharini, Kagum Bisa Ubah Surabaya yang Dikenal Panas Jadi Sejuk

Dalam kesempatan tersebut, Aiman menyinggung sejumlah hal, salah satunya adalah Wali Kota Risma dikabarkan akan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta atau Pilgub DKI Jakarta 2022.

"Konon, ibu akan dimajukan ke Jakarta untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Benar nggak sih bu," tanya Aiman.

Menjawab pertanyaan ini, Risma mengungkapkan beberapa hal.

Pertama, dia mengaku tidak tahu seputar kabar tersebut.

Kedua, dia mengaku punya prinsip bahwa jabatan tidak bisa diminta, terutama untuk menjadi kepala daerah.

Menjadi kepala daerah menurutnya adalah sesuatu yang cukup berat.

Pasalnya, kepala daerah hanya ada satu di wilayah tersebut dan semuanya tentu akan bergantung kepada satu sosok tersebut.

"Karena itu saya tidak berani untuk ingin, tidak berani untuk yakin oh iya saya bisa. Itu pasti berat. Apapun itu," katanya.

Lantas kenapa mau jadi Wali Kota Surabaya? Risma mengaku sudah berupaya menghindar tapi tidak bisa.

"Itulah yang namanya takdir. Saya sudah berusaha menghindar tapi tidak bisa takdir Tuhan seperti itu saya mau apa," ujarnya.

Terkait jawaban tersebut, Aiman juga meminta penegasan dari Risma bahwa sebenarnya Risma tak pernah ingin menjadi pemimpin daerah, termasuk menjadi Wali Kota Surabaya.

Walau di lain sisi, kata Aiman, kepemimpinan Risma terbilang cukup baik dan di atas rata-rata.

Bahkan Risma juga memperoleh sejumlah penghargaan saat memimpin Kota Surabaya.

Baca juga :

Wali Kota Risma Sampaikan Permintaan Maaf dan Bantah Pengusiran Mahasiswa Papua di Surabaya

Sempat Merendah, Ternyata Wali Kota Risma Masuk Pengurus Baru DPP PDIP, Sejajar dengan 2 Menteri

Risma mengatakan, sesuatu tak bisa hanya dinilai dari banyaknya penghargaan yang sudah diraih.

Meski banyak penghargaan, ketika ada satu orang saja warga yang mengaku tidak merasakan sentuhan saat dirinya memimpin, maka belum bisa dikatakan baik.

"Apakah orang seperti itu ada?," tanya Aiman.

"Saya tidak tahu, makanya saya bilang ke seluruh ketua RT, ketua RW, Lurah, Camat, Kepala Dinas, tolong cari orang-orang itu. Yang sakit, yang tidak bisa berobat, anak yatim, orang yang terlantar, ayo kita cari. Kita rawat," ujarnya.

Bukan hanya di dunia, hal-hal seperti ini juga menurut Risma akan menjadi beban di akhirat nantinya.

Bilamana ada satu warga saja yang mengeluh atau tidak merasakan sentuhan ketika dirinya memimpin, maka hal itu menurutnya bisa menjadi penghalang dirinya masuk surga.

"Malaikat menyampaikan, Risma kamu nggak bisa masuk surga karena ada satu orang wargamu yang menderita. Karena kamu tidak adil," ujarnya.

"Maka saya tidak pernah mau mengatakan itu, iya (menjadi kepala daerah)," katanya.

Aiman juga menyinggung soal menteri Jokowi yang akan duduk di kabinet terbaru.

Berdasarkan penuturan Presiden Jokowi, kata Aiman, ada kepala daerah yang akan menjadi Menteri.

Dan mempertimbangkan antara lain kedekatan, tingkat kepuasan saat memimpin, sosok Risma menurut Aiman adalah orang yang dimaksud.

"Apakah benar pak Jokowi meminta ibu menjadi menteri?," tanya Aiman.

"Matematikannya jabatan kan nggak begitu. Mungkin ada faktor-faktor lain dan tidak seperti itu. Saya juga nggak pernah membayang-bayangkan dan untuk apa dibayang-bayangkan," Jawab Risma,

"Seandainya pak Jokowi meminta ibu membantu pemerintahan?," tanya Aiman.

Risma menegaskan bahwa dirinya tak bisa menjawab itu dan yang bisa menjawab itu hanyalah Tuhan.

"Tuhan yang akan menjawab," kata Risma.

Juga tentang isu dirinya dipersiapkan untuk maju di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, Risma juga memberikan tanggapan.

Jangankan bermimpi, kata Risma, ingin apalagi punya niat saja tidak.

Sebelum mengakhiri pertemuan, Aiman juga menanyakan apa yang sebenarnya menjadi keinginan Risma dalam hidup.

"Saya ingin berguna untuk orang lain. Saya punya arti untuk orang lain. Dalam jabatan apapun," ujar Risma.

Anies : Sampah akan diurus Pemprov DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, persoalan sampah di Jakarta akan diurus oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI.

Anies menyampaikan itu untuk menanggapi pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus.

Bestari sebelumnya menyebut ingin memboyong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menyelesaikan persoalan sampah Jakarta.

"Kita apresiasi pada perhatian dan lain-lain. Kemudian, biarlah Jakarta diurus oleh DPRD Jakarta, oleh Pemprov Jakarta. Jadi, Pak Bestari itu mungkin lagi siap-siap mau pensiun," ujar Anies di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Anies juga menyinggung pernyataan Bestari soal pengelolaan sampah di Jakarta.

Menurut Anies, pernyataan Bestari itu menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur.

"Sebetulnya Pak Bestari itu menceritakan pengolahan sampah selama ini. Saya sedang mengubah. Sebelum saya bertugas, tidak ada pengelolaan ITF (intermediate treatment facility). Sekarang kita mulai ada ITF, lagi diproses," kata Anies.

"Pak Bestari itu membicarakan Jakarta yang dia ikut tanggung jawab kemarin. Jadi, beliau suka lupa, maunya nyerang gubernur yang sekarang, lupa ini nyerang gubernur yang sebelum-sebelumnya tuh," tambah dia.

Menurut Anies, Pemprov DKI saat ini sedang menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk mengatasi persoalan sampah Jakarta.

Dia nantinya akan mengumumkan roadmap itu secara lengkap.

"Sebagai gubernur yang bertugas, saya akan melakukan perubahan dan roadmap-nya sedang disiapkan. Begitu roadmap-nya selesai, dijalankan," ucap Anies.

Ajakan Bestari bawa Risma ke DKI

Sebelumnya diberitakan, Bestari Barus menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma sangat baik mengelola Surabaya.

Ia pun secara terang-terangan tertarik untuk memboyong Risma ke Jakarta pada Pilkada 2022 mendatang.

Hal itu ia ungkapkan saat studi banding DPRD Provinsi DKI untuk menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah dengan konsep ITF, Senin (29/7/2019).

"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau di pilkada yang akan datang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari, Senin.

Menurut Bestari, pengelolaan sampah di Jakarta masih menggunakan pola konvensional, yakni dengan cara ditumpuk di TPST Bantargebang.

"Namun pada 2021 nanti, TPA tersebut akan mengalami overload, sehingga dibutuhkan teknologi pengelolaan seperti di Kota Surabaya," ujar dia.

Polemik anggaran pengelolaan sampah

Kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta ke Pemerintah Kota Surabaya ini menimbulkan perdebatan di kemudian hari.

Salah satunya terkait reaksi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani saat mendengar jumlah anggaran yang digunakan DKI Jakarta untuk mengelola sampah.

Awalnya, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus melakukan kunjungan kerja ke Surabaya.

Saat rapat bersama Risma, Bestari menyampaikan bahwa anggaran pengelolaan sampah di Jakarta menghabiskan dana hingga Rp 3,7 triliun.

"Anggarannya (pengelolaan sampah DKI Jakarta) Rp 3,7 trilun, lalu di Surabaya berapa Bu Risma?" tanya Bestari.

Mendengar nilai anggaran pengelolaan sampah di Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun, Risma sempat kaget.

Tak lama kemudian, Risma menyampaikan kepada Bestari bahwa anggaran pengelolaan sampah di Surabaya hanya Rp 30 miliar.

Meski anggaran pengelolaan sampah di Surabaya jauh lebih kecil dari Jakarta, Bestari menilai pengelolaan sampah di Surabaya mampu ditangani dengan baik, efektif, dan efisien.

Surabaya lebih kecil Ditemui di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Selasa (30/7/2019), Risma tertawa saat ditanya soal selisih anggaran pengelolaan sampah antara Surabaya dan Jakarta.

"Hahaha, teman-teman tahulah (perbedaan anggaran pengelolaan sampah di Surabaya dan Jakarta)," kata Risma sambil tertawa.

Namun, Risma menegaskan tak mau membanding-bandingkan anggaran pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dan Surabaya. Pasalnya, jika dibandingkan dengan Jakarta, luas wilayah di Surabaya memang jauh lebih kecil.

"Ojo ngenyek lho yo, ojo ngenyek (Jangan menghina lho ya, jangan menghina)," ujar Risma menambahkan.

(TribunKaltim.co/Doan Pardede)