Presiden Jokowi Segera Resmikan Siaran Digital di Perbatasan Negara

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mendukung pemerintah melakukan siaran digital bagi masyarakat di perbatasan.

Rencananya, siaran digital di perbatasan ini akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Sabtu (31/8/2019) mendatang di Nunukan, Kalimantan Utara.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif mengatakan siaran digital bagi masyarakat di perbatasan sejalan dengan upaya mewujudkan pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia sampai ke pelosok yang ditargetkan terwujud tahun 2020.

“Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), BAKTI yang ditugaskan membangun prasarana telekomunikasi di area terdepan, terluar dan tertinggal (3T) maka siaran digital merupakan hal yang kami dukung penuh,” ujarnya.

“Kita pilih Nunukan karena di situ ada penyiarannya, ada telekomunikasinya, ada internetnya. Kalau kita tidak hadir di sana mereka biasanya akan menonton TV negara tetangga. Kalau dibiarkan ada ketertinggalan informasi. Jangan meninggalkan saudara-saudara kita yang ada di perbatasan,” tegas Anang Latif.

Hal ini dilakukan, lanjutnya, demi mewujudkan target Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilansir Tribunnews.com, Direktur Penyiaran Kemenkominfo, Geryantika Kurnia menuturkan Nunukan di Kalimantan Utara dipilih Kemkominfo sebagai program pertama Digitalisasi Perbatasan karena di Nunukan belum memiliki fasilitas 4G seperti halnya di wilayah Pulau Jawa.

Dia memuji upaya BAKTI dalam membangun sarana dan prasana telekomunikasi di perbatasan sehingga mampu mencapai layanan fasilitas 3G. Sehingga selain kegiatan di Nunukan, Presiden akan hadir ke daerah Krayan yang berjarak sekitar 45 menit dari Nunukan menggunakan helikopter.

“Nanti di Nunukan, kami akan mencoba menggunakan fasilitas komunikasi yang telah dibangun BAKTI dengan susah payah dengan melakukan telekonferensi antara Nunukan ke Agats, Papua,” tutur Geryantika Kurnia.

Untuk mensukseskan Siaran Digital di perbatasan, Geryantika menuturkan saat ini di Nunukan telah tersedia fasilitas milik LPP TVRI yang berada di 17. Selain mencoba siaran digital di perbatasan Kalimantan, pemerintah akan mencoba melakukan siaran digital di Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.

Dalam catatan Geryantika bulan lalu Malaysia sudah bermigrasi dari siaran analog ke siaran digital sementara Indonesia meski telah siap belum melakukan migrasi. Padahal kesiapan sarana dan prasarana siaran digital yang secara ekonomis telah siap seharusnya digunakan bersiaran oleh televisi swasta Indonesia.

“Itung-itungan, biaya sewa Mux milik TVRI jauh lebih ekonomis dibandingkan jika televisi swasta melakukan produksi siaran analog. Selain itu untuk memperbanyak konten berkualitas, Kemkominfo mempermudah ijin konten digital,” tuturnya.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio memastikan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam pemerataan informasi hingga ke wilayah perbatasan sebagai upaya pertahanan nasional.

“Saya membuka catatan lama, KPI Pusat sejak pengurus sebelumnya konsisten mendukung konten lembaga siar yang ditujukan bagi wilayah perbatasan. Untuk itu kami mendorong dan mendukung diwujudkannya siaran digital bagi masyarakat di perbatasan,” tuturnya.

Tentang BAKTI Kominfo

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada menteri.

BAKTI memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.

Program yang dilakukan BAKTI antara lain Palapa Ring (BAKTI Paring), Penyediaan Akses Internet (BAKTI Aksi), Penyediaan BTS (BAKTI Sinyal) dan Satelit Multifungsi (BAKTI Satria).

• Pemprov Kalimantan Utara Harapkan APBN Topang Kebutuhan Alkes RS Pratama di Perbatasan

• Presiden Jokowi Dijadwalkan Luncurkan Digitalisasi Perbatasan di Nunukan Akhir Agustus 2019

Digitalisasi Perbatasan

Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri Digitalisasi Perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akhir Agustus 2019.

Hal ini diungkapkan Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie.

Irianto Lambrie menjelaskan, pihaknya telah menerima kunjungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kamis (8/8/2019) kemarin.

Kunjungan tersebut sebagai persiapan agenda Digitalisasi Perbatasan 2019 yang digelar nanti.

"Insyaa Allah akan digelar pada 31 Agustus ini. Rencananya Pak Presiden akan hadir dan meninjau beberapa daerah di perbatasan Indonesia-Malaysia di Nunukan, seperti Krayan," kata Irianto Lambrie dalam keterangan resminya, Jumat (9/8/2019).

Sejumlah partisipan Digitalisasi Perbatasan, antara lain BAKTI Kementerian Kominfo, LPP TVRI, LPS Trans TV dan Metro TV, KPI, Telkom, dan Telkomsel.

Partisipan tersebut representasi sektor penyiaran seluler dan internet yang layanannya sudah sampai di Nunukan.

"Mitra lainnya adalah DPR RI, DPRD, organisasi masyarakat," ujarnya.

Gubernur Irianto Lambrie mengungkapkan, pemerintah menargetkan program nasional Indonesia Merdeka Sinyal 2020 terwujud.

Kementerian Kominfo sebutnya, telah mendirikan sejumlah tower Based Transceiver Station (BTS) di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.

Selain Nunukan, Kabupaten Malinau juga termasuk fokus program Digitalisasi Perbatasan.

Program ini kata Irianto Lambrie memang menyasar daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

"Kita bersabar saja, ini bertahap dilakukan. Kita tahu bahwa wilayah perbatasan kita luas. Insyaa Allah kebutuhan internet pemerintah upayakan terpenuhi. Karena memang semua layanan cenderung sudah beralih online. Misalnya permintaan rujukan kesehatan, sudah tidak manual," ujarnya.

Pelaksanaan Ujian Nasional beberapa waktu lalu, sebutnya, sudah menjadi program digitalisasi perbatasan.

Tercatat 100 persen SMA/SMK di Kalimantan Utara sudah melaksanakan Ujian Nasional secara online, meskipun masih ada beberapa sekolah yang harus numpang ujian di sekolah terdekat.

"Masih ada 20 persen sekolah yang belum menerapkan UNBK secara mandiri. Tetapi itu kita dorong terus bersama Kementerian Kominfo termasuk dengan Kementerian Pendidikan," ujarnya.

Program Digitalisasi Perbatasan ialah penyediaan internet desa.

Diharapkan masuknya internet di desa dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat dalam rangka peningkatan berbagai sektor, misalnya pertanian, perkebunan, dan pendidikan untuk anak-anak usia sekolah.

"TV Digital juga masuk program Digitalisasi Perbatasan," ujarnya. (*)