Di Mana Lokasi Persis Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur? Gubernur Isran Noor Akhirnya Buka Suara

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo sudah resmi mengumumkan lokasi ibu kota baru RI jatuh di Provinsi Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019).

Ibu kota baru itu berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Namun, banyak yang bertanya-tanya di mana lokasi persis daerah tersebut.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor akhirnya buka suara terkait lokasi yang bakal menjadi ibu kota baru tersebut.

Isran Noor menyebut detail lokasi tersebut merupakan daerah perbatasan di dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

"Daerah perbatasan itu mencakup Bukit Soeharto, kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Kemudian di sebelah timurnya ada Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa (Kabupaten Kukar). Sebelah baratnya meliputi Kecamatan Sepaku-Semoi, Kabupaten PPU. Di sebelahnya ada kawasan hutan juga," ujar Isran Noor menjawab pertanyaan program Kompas Petang.

Baca juga:

BREAKING NEWS - Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara Ditetapkan Sebagai Ibu Kota Baru Indonesia

Ini Tahapan Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Setelah Ditetapkan Presiden Jokowi

Anggaran DKI Jakarta untuk Urban Regeneration Capai Rp 571 Triliun, Lebih Besar dari Ibu Kota Baru

PROFIL Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Kota Negara Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara

Dalam program Kompas Petang, Isran Noor juga ditanya terkait upaya Pemprov Kaltim mencegah spekulan tanah seiring pemindahan Ibu Kota Negara. 

"Untuk mengawal itu (ibu kota) pemprov sudah berkoordinasi dengan dua wali kota (Samarindan dan Balikpapan) dan dua bupati (PPU dan Kukar) untuk mengamankan peraturan gubernur. Jangan sampai nanti ada upaya spekulan untuk mendapatkan keuntungan lahan, walaupun sebagian besar itu lahan negara," kata Isran Noor.

Lahan seluas 180.000 hektare yang akan diperuntukkan ibu kota baru, kata Isran, nanti akan dibuatkan payung hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, sebagai langkah awal, Pemprov Kaltim lebih dulu menyiapkan Pergub untuk mengantisipasi ulah oknum-oknum spekulan lahan.

"Dalam pergub itu kita tuangkan penataan khawasan khusus non komersial untuk megantisipasi ada oknum yang berspekulan, yang mempersulit lahan membangun rencana ibu kota," kata Isran.

Isran Noor juga memastikan, 180.000 hektare lahan tidak semuanya dipakai untuk pembangunan gedung. 

"Jadi ada revitaslisasi kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Nanti ada ruang terbuka hijau yang porsinya lebih besar. Memang itu harus dilakukan, 60 persen RTH, sisanya kawasan terbangun," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.

Adapun finalisasinya diharapkan rampung 2024.

"Fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi. Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Bambang mengatakan, untuk status DKI Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.

Sementara itu, lahan keseluruhan untuk lokasi ibu kota baru disebut seluas 180.000 hektare.

"Kawasan induk 40 hektare. Nanti diperluas. Dari separuhnya ruang terbuka hijau, hutan lindung tidak akan diganggu, termasuk hutan konservasi di Bukit Soeharto. Justru nanti akan direhab Bukit Soeharto," kata Bambang.

Sebagian besar lahan tersebut, kata Bambang, akan dipegang pemerintah meskipun saat ini masih ada kepemilikan dari pihak lain.

Baca juga:

Pembangunan Bendungan Sepaku, Siap Topang Kebutuhan Air Ibu Kota Negara

MALAM INI Live Streaming Aiman Kompas TV Menelisik Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Gubernur Kaltim Isran Noor: Kaltim Jadi Penyeimbang Indonesia

Kian Dekat Jadi Ibu Kota Negara, Berbagai TV Nasional Gantian Berburu Tanggapan Isran Noor

Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menggaransi akan menekan spekulan tanah di Kalimantan Timur terkait pemindahan ibu kota baru RI.

Diakui Sofyan, dari total lahan 180.000 hektare yang dibutuhkan untuk pusat pemerintahan, tidak semua berstatus tanah negara.

Namun ia menjanjikan timnya akan bekerja semaksimal mungkin untuk mencegah spekulan tanah. 

"Tanah yang kita amankan 180.000 hektare tidak semua tanah negara. Tapi pekerjaan itu relatif lebih mudah karena sebagian besar masih tanah negara. Maka kita akan lakukan proses supaya jangan ada spekulasi tanah untuk mendukung ibu kota. Pembebasan lahan akan dilakukan sesuai Undang-Undang yang ada," katanya.

Bagaimana dengan pekerjaan fisiknya?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan desain kawasan untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur akan dilakukan mulai tahun ini hingga 2020.

"Tiga klaster kita siapkan untuk mendesain kawasan sendiri. Prasarana dasarnya berupa jalan, air, bendungan, nanti pada 2020 kira-kira pertengahan kita rampungkan desain drainase," kata Basuki menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Semua proses tersebut, kata Basuki, akan diekseskusi paling lambat mulai pertengahan tahun 2020.

Adapun anggarannya 19 persen dari dana APBN.

"Untuk konstruksi butuh hati-hati, program tahun ke depan dengan jadwal ini mudahan bisa kita tangani dengan baik," ungkap Basuki Hadimuljono.

(TribunKaltim.co/Syaiful Syafar)