Kian Dekat Jadi Ibu Kota Negara, Berbagai TV Nasional Gantian Berburu Tanggapan Isran Noor

SAMARINDA – Pasca pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil pekan lalu, Gubernur Kaltim Isran Noor menjadi super sibuk melayani berbagai program on air dan off air televisi nasional.

Meski kemudian Menteri Sofyan Djalil meralat pernyataannya soal penetapan Kaltim sebagai ibu kota negara terpilih, Gubernur Isran Noor tetap saja menjadi target pemberitaan.

Deretan televisi nasional seperti Tvone, Metro TV, TVRI, Inews dan Kompas TV silih berganti ‘meminjam’ waktu Sang Gubernur.

Seperti biasanya, Gubernur Isran Noor tampak tenang memberi tanggapan dan menjawab beragam pertanyaan terkait kesiapan Kaltim menjadi ibu kota negara.

"Kalau ditanya kesiapan Kaltim, tentu kami sudah sangat siap. Kami punya infrastruktur, dua bandara berkelas internasional, pelabuhan penumpang dan pelabuhan internasional peti kemas. Jalan tol kami juga akan selesai akhir tahun ini. Selain itu, masyarakat Kaltim juga sangat terbuka dengan pendatang. Kaltim heterogen, namun sangat toleran,” kata Isran meyakinkan saat live di saluran televisi nasional.

Selain itu, Kaltim juga masih menyimpan sederet keunggulan. Sebut saja soal lahan. Lokasi yang ditawarkan merupakan tanah milik negara, sehingga relatif lebih mudah dalam penanganan menuju ibu kota negara dan bukan lahan gambut.

“Kajian Bappenas pun sudah sangat jelas. Berbagai persyaratan ada di sini. Tapi apapun, keputusan akhirnya tetap ada di tangan presiden dan Kaltim akan mendukung. Tapi rasa-rasanya, rugi kalau tidak memilih Kaltim,” tegas Gubernur Isran pada kesempatan yang lain.

Sebelumnya pada Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara yang digagas Kementeriaan PPN/Bappenas, Rabu pekan lalu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata memaparkan secara detil berbagai pertimbangan dan kajian, mengapa ibu kota negara harus dipindahkan.

"Yang pasti pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan menjadi opportunity besar, bukan hanya untuk Kalimantan, tetapi juga untuk provinsi lain di Indonesia," kata Rudy.

Pulau Kalimantan dipilih menjadi calon ibu kota negara baru karena wilayahnya yang strategis berada tepat di wilayah tengah Indonesia. Bukan hanya itu, Kalimantan menjadi kawasan yang minim risiko gempa dan tsunami.
“Bukan tidak ada, tapi dari kejadian-kejadian yang tercatat sebelumnya, hanya Kalimantan yang paling minim,” ungkap Rudy.

Hal yang kian menguatkan arah pemindahan ibu kota negara ke Kaltim antara lain, kriteria penentuan lokasi oleh Bappenas yang meliputi kriteria lahan luas milik negara, kemiringan lahan dan daya dukung tanah, ketersediaan sumber daya air, lokasi bebas bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta dekat dengan kota-kota eksisting yang sudah berkembang.

Rencana ibu kota negara baru ini hanya akan memindahkan pusat pemerintahan antara lain istana dan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif (kantor dan perumahan), keamanan (kepolisian dan angkatan bersenjata), bank central dan perbankan utama, perwakilan negara/kedutaan besar, dan lembaga-lembaga penelitian.

Ibu kota negara yang baru nantinya akan menerapkan konsep forest city dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 50% dari total luas area meliputi recreational park, green spaces, zoo botanical garden, sport complex yang terintegrasi dengan bentang alam seperti kawasan berbukit dan Daerah Aliran Sungai dan struktur topografi.

Konsep ini pun sangat sejalan dengan keinginan Gubernur Isran Noor yang berharap ibu kota negara berada di tengah hutan yang terawat rapi dan hijau.

Timeline pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dimulai 2017-2019 dengan penyusunan dan penyelesaian kajian, tahun 2020 dilakukan penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan master plan kota dan perencanaan teknis kawasan. Kemudian pada tahun 2021 akan dimulai penyiapan lahan, penyusunan DED kawasan, dan groundbreaking pembangunan ibu kota negara baru.