Ibu Kota Baru

Kaltim Resmi Jadi IKN, DPRD Samarinda: Jangan Main-main dengan Tanah, Jangan Ambil Untung!

Penetapan Kaltim sebagai ibu kota negara menggantikan DKI Jakarta diumumkan langsung Presiden Jokowi, Senin (26/8/2019) siang tadi di Istana Negara.

Lahan seluas 180.000 hektare yang akan diperuntukkan ibu kota baru, kata Isran, nanti akan dibuatkan payung hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, sebagai langkah awal, Pemprov Kaltim lebih dulu menyiapkan Pergub untuk mengantisipasi ulah oknum-oknum spekulan lahan.

"Dalam pergub itu kita tuangkan penataan khawasan khusus non komersial untuk megantisipasi ada oknum yang berspekulan, yang mempersulit lahan membangun rencana ibu kota," kata Isran.

Isran Noor juga memastikan, 180.000 hektare lahan tidak semuanya dipakai untuk pembangunan gedung. 

"Jadi ada revitaslisasi kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Nanti ada ruang terbuka hijau yang porsinya lebih besar. Memang itu harus dilakukan, 60 persen RTH, sisanya kawasan terbangun," pungkasnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berpegangan tangan sesuai jumpa pers terkait ibu kota baru RI yang pindah ke Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019) di Istana Negara, Jakarta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berpegangan tangan sesuai jumpa pers terkait ibu kota baru RI yang pindah ke Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019) di Istana Negara, Jakarta. (Kompas TV)

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.

Adapun finalisasinya diharapkan rampung 2024.

"Fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi. Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Bambang mengatakan, untuk status DKI Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.

Sementara itu, lahan keseluruhan untuk lokasi ibu kota baru disebut seluas 180.000 hektare.

"Kawasan induk 40 hektare. Nanti diperluas. Dari separuhnya ruang terbuka hijau, hutan lindung tidak akan diganggu, termasuk hutan konservasi di Bukit Soeharto. Justru nanti akan direhab Bukit Soeharto," kata Bambang.

Sebagian besar lahan tersebut, kata Bambang, akan dipegang pemerintah meskipun saat ini masih ada kepemilikan dari pihak lain.

Baca juga:

Pembangunan Bendungan Sepaku, Siap Topang Kebutuhan Air Ibu Kota Negara

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved