Anak Rektor ITK Balikpapan Tanyakan Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur akan Merusak Alam?

Nah, di lokasi-lokasi itu sampai saat ini masih menjadi lahan tidur dan belum dilaksanakan pembangunan. Nampaknya, investor lebih mendahulukan pembangunan di lokasi-lokasi tersebut," lanjutnya.

Kebanyakan investor, dibeberkan Bagus, masih banyak memiliki tanah di pinggiran Samarinda maupun Balikpapan yang belum tergarap.

Apabila berspekulasi membeli lokasi tersebut, akan mengubah post perencanaan pembangunan yang telah disiapkan oleh pengembang.

"Seperti Ciputra, Citraland dan pengembang perumahan besar lainnya itu masih banyak aset di sana. Tapi, kami juga tidak mengetahui apabila nantinya berubah post perencanaannya.

Bisa saja, karena sudah ditetapkan dan sudah pasti seperti ini akan ada perubahan perencanaan pengembang," paparnya.

Terkait harga tanah, Bagus mengungkapkan, harga tanah di lokasi tersebut masih diharga semula. Bahkan, belum ada laporan kenaikan harga tanah.

Sesuai laporan pula, dikatakan Bagus, harga tanah masih sama dengan harga tiga tahun lalu. Namun, tidak menutup kemungkinan harga tanah akan melonjak naik.

"Nah, ini tugas pemerintah nantinya untuk memastikan lahan di sana tidak dimainkan oleh para spekulan tanah. Sebab, di luar sana banyak pihak-pihak yang mau.

Mampu dari segi finansial dan logistik. Nah, kebanyakan mereka memang hanya mengambil momen untuk mengambil keuntungan sesaat," tandasnya.

Jangan sampai, dikatakan Bagus, saat pemerintah ingin melaksanakan pembangunan di lokasi tersebut ternyata sudah ada pemiliknya atau milik para spekulan tersebut.

Untuk itu, ia meminta, agar pemerintah dapat merencanakan dengan baik dan tidak gegabah. Sebab, jangan sampai karena persoalan tersebut terjadi konflik sosial.

"Persoalan ini bisa menimbulkan konflik sosial. Makanya pemerintah harus lebih jeli dalam menyikapi persoalan ini. Segera membuat payung hukum untuk melindungi itu semua.

Sebab, saat ini jelas sudah banyak spekulan tanah berbondong-bondong melakukan survey di lokasi-lokasi tersebut," tuturnya.

• Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Dahulu Kala Inilah Kerajaan Adat di Penajam Lokasi Ibu Kota Baru RI

• Gubernur Kaltim Isran Noor Merasa Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur Berdampak Positif ke Lainnya

Soal perumahan lanjutnya, bukan tugas pemerintah untuk membangunnya. Sebab tidak mungkin pemerintah akan membeli aset.

Yang menjadi tugas pemerintah yakni penyiapan infrastruktur pendukung hunian agar memperlancar percepatan penggunaan perumahan tersebut.

"Domain pemerintah itu menyiapkan infrastruktur pendukungnya. Seperti penyiapan listrik, air dan jalan. Nah, selebihnya itu serahkan kepada pengembang.

Sebab, tidak mungkin pemerintah beli aset seperti itu. Dan memang selama ini itulah yang mengalami keterlambatan," jelasnya.

(Tribunkaltim.co)