Wali Kota Bontang Sambut Gembira Pemindahan IKN; Minimalisir Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pemkot Bontang turut gembira menyambut keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan kehadiran ibu kota di wilayah Kaltim bakal berimbas positif terhadap pembangunan di Kota Bontang.

“Yah pasti lah kita senang, ibu kota semakin dekat. Kita bisa mudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, tak perlu jauh-jauh ke Jawa,” ujar Neni kepada wartawan, Selasa (27/8/2019).

Manfaat lain yang bakal dirasakan Bontang yakni adanya pertumbuhan ekonomi.

Pemindahan kepala negara ke Kaltim tentunya bakal disertai perangkat lainnya yang mampu mengatrol pertumbuhan ekonomi Kaltim secara umum.

Di samping itu, pemindahan ibu kota juga berimplikasi kepada percepatan pembangunan di Kaltim.

Hal tersebut bakal memicu percepatan pembangunan akses lintas daerah.

“Pastinya ada manfaat ganda, tak hanya pembangunan lebih terasa juga hadirnya teknologi seiring pemindahan ibu kota,” ujarnya.

Namun, hal yang paling mendasar bisa dirasakan warga Kaltim, khususnya Bontang, yakni kesenjangan sosial antara Jawa dan Kalimantan kian tergerus.

Tak dipungkiri pembangunan di Kalimantan masih tertinggal dibanding Jawa.

Selain itu, akses informasi dan teknologi pun membuat Jawa selangkah lebih maju ketimbang daerah lainnya.

Pemindahan ibu kota bakal memangkas ketertinggalan tersebut seiring pembangunan dan teknologi.

Akses-akses transportasi lintas daerah pun bakal dipercepat, merangsang percepatan pertumbuhan ekonomi. 

Segera Bertemu Kepala Daerah di Kaltim

ali ini Presiden Joko Widodo sudah secara resmi umumkan mengenai pemindahan ibu kota baru, Ibu Kota Indonesia di Kaltim atau Kalimantan Timur. 

Tentu saja, Ibu Kota Indonesia di Kaltim menjadi pilihan yang sudah melalui kajian dari pemerintah pusat, terpilih di sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. 

Kementerian Dalam Negeri masih merancang konsep pemerintahan yang akan berlaku di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur kelak.

Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyatakan, wilayah ibu kota tersebut akan berbentuk sebuah kawasan khusus yang tidak memiliki fungsi otonom.

"Kita kurangi fungsi-fungsi untuk kawasan khusus ini supaya tidak lagi fungsi otonom ada di sana. Bagaimana bentuknya, kami sedang siapkan itu," kata Akmal di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019).

Dalam merancang desain pemerintahan di ibu kota baru, Kemendagri berencana bertemu dengan sejumlah kepala daerah di Kalimantan Timur.

Menurut Akmal, pemerintah daerah mesti dilibatkan dalam persiapan pemindahan ibu kota, termasuk penyusunan undang-undang yang mengatur pemerintahan di ibu kota baru.

"(Undang-undang) tentang batas-batasnya, fungsi-fungsinya, tentang Infrastrukturnya, tentang tata kelolanya, banyak hal, tentang aparaturnya juga. Juga tentang pilkadanya, bagaimana dengan dapil DPRD-nya,masih ada di dalam itu enggak," ujar Akmal.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, lokasi ibu kota baru tidak akan menjadi daerah otonom baru dan akan tetap menjadi bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Ibu kota baru ini bukan merupakan daerah otonomi baru dibentuk satu kabupaten atau dibentuk kotamadya, tidak. Ini seperti Putrajaya di Kuala Lumpur kalau di wilayah kita ya ada BSD," kata Tjahjo.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Ia menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

Ada lima alasan kenapa wilayah Kalimantan Timur yang dipilih.

Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor.

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Kelima, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.

Tempat terpisah, 

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, Bagus Susetyo mengungkapkan, meski Kalimantan Timur sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN),

masih belum ada pengembang perumahan lokal maupun nasional yang ingin melakukan investasi di sekitaran lokasi yang direncanakan sebagai lokasi IKN.

"Sampai saat ini belum ada investor yang menyampaikan keinginannya untuk melaksanakan pembangunan perumahan di lokasi-lokasi yang direncanakan akan dibangun infrastruktur IKN," ujarnya saat dihubungi awak Tribunkaltim.co melalui telepon selularnya, pada Senin (26/8/2019), sore.

"Hal ini dikarenakan, masih banyak pengembang perumahan tersebut telah berinvestasi di lokasi-lokasi lain sebelum akhirnya Kaltim ditetapkan sebagai IKN.

Nah, di lokasi-lokasi itu sampai saat ini masih menjadi lahan tidur dan belum dilaksanakan pembangunan. Nampaknya, investor lebih mendahulukan pembangunan di lokasi-lokasi tersebut," lanjutnya.

Kebanyakan investor, dibeberkan Bagus, masih banyak memiliki tanah di pinggiran Samarinda maupun Balikpapan yang belum tergarap.

Apabila berspekulasi membeli lokasi tersebut, akan mengubah post perencanaan pembangunan yang telah disiapkan oleh pengembang.

"Seperti Ciputra, Citraland dan pengembang perumahan besar lainnya itu masih banyak aset di sana. Tapi, kami juga tidak mengetahui apabila nantinya berubah post perencanaannya.

Bisa saja, karena sudah ditetapkan dan sudah pasti seperti ini akan ada perubahan perencanaan pengembang," paparnya.

Terkait harga tanah, Bagus mengungkapkan, harga tanah di lokasi tersebut masih diharga semula. Bahkan, belum ada laporan kenaikan harga tanah.

Sesuai laporan pula, dikatakan Bagus, harga tanah masih sama dengan harga tiga tahun lalu. Namun, tidak menutup kemungkinan harga tanah akan melonjak naik.

"Nah, ini tugas pemerintah nantinya untuk memastikan lahan di sana tidak dimainkan oleh para spekulan tanah. Sebab, di luar sana banyak pihak-pihak yang mau.

Mampu dari segi finansial dan logistik. Nah, kebanyakan mereka memang hanya mengambil momen untuk mengambil keuntungan sesaat," tandasnya.

Jangan sampai, dikatakan Bagus, saat pemerintah ingin melaksanakan pembangunan di lokasi tersebut ternyata sudah ada pemiliknya atau milik para spekulan tersebut.

Untuk itu, ia meminta, agar pemerintah dapat merencanakan dengan baik dan tidak gegabah. Sebab, jangan sampai karena persoalan tersebut terjadi konflik sosial.

"Persoalan ini bisa menimbulkan konflik sosial. Makanya pemerintah harus lebih jeli dalam menyikapi persoalan ini. Segera membuat payung hukum untuk melindungi itu semua.

Sebab, saat ini jelas sudah banyak spekulan tanah berbondong-bondong melakukan survey di lokasi-lokasi tersebut," tuturnya.

Soal perumahan lanjutnya, bukan tugas pemerintah untuk membangunnya. Sebab tidak mungkin pemerintah akan membeli aset.

Yang menjadi tugas pemerintah yakni penyiapan infrastruktur pendukung hunian agar memperlancar percepatan penggunaan perumahan tersebut.

"Domain pemerintah itu menyiapkan infrastruktur pendukungnya. Seperti penyiapan listrik, air dan jalan. Nah, selebihnya itu serahkan kepada pengembang.

Sebab, tidak mungkin pemerintah beli aset seperti itu. Dan memang selama ini itulah yang mengalami keterlambatan," jelasnya. (*)