Dibanding Pikirkan Pemindahan Ibu Kota, Banser dan Bintang Kejora, Sudjiwo Tedjo Pilih Pikir Moral

- Tidak mengurangi luas hutuan lindung

- Dibangun dengan konsep forest city dengan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 50 persen.

Pemindahan Ibu Kota Negara pakai anggaran kesejahteraan rakyat?

- Pemindahan akan dibiayai swasta, KPBU, dan PNBP dari kerjasama pengelolaan aset yang masuk ke APBN

- Jadi tidak akan menganggu anggaran pembangunan SDM, peningkatan daya saing SDM, dan prioritas lain.

Bupati PPU Siapkan Lahan

Secara resmi Presiden Joko Widodo sudah menyatakan Ibu Kota Indonesia di Kaltim.

Pengumuman ini Ibu Kota Indonesia di Kaltim ini disampaikan di Jakarta.

Menanggapi hal ini, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Masud merespon baik pemindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia (IKN) di Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Paser Utara (PPU).

Hal tersebut ia sampaikan, melalui press rilis yang diterima oleh Tribunkaltim.co langsung dari Denpasar, Bali, Senin (26/8/2019).

"Kabupaten PPU sudah ditunjuk sebagai Ibukota Negara yang disampingnya berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara," katanya.

Olehnya itu, lahan akan segera disiapkan oleh orang nomor 1 di PPU tersebut. Bupati yang dikenal dengan nama AGM ini, menyebutkan, karena PPU sudah dipilih sebagai lokasi IKN, lahan segera disiapkan.

"Kami sudah siapkan, mungkin besok kami sudah siapkan lahannya," lanjutnya. (*)