Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Persaingan Sangat terbuka, Pemuda Harus Bisa Berperan Aktif

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur.

Tepatnya di sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian lagi Kutai Kartanegara (Kukar).

Mengenai hal tersebut, wakil ketua 1 Satuan Siswa Pelajar Dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Balikpapan, Charbert Denlin, Rabu (28/8/2019) mengatakan.

Mendukung penuh pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, meskipun keputusan tersebut dinilai terkesan buru-buru.

"Tentu kami mendukung penuh pemindahan IKN ke Kalimantan Timur meskipun sebenarnya masih banyak polemik dalam masyarakat yang sifatnya lebih urgent dibanding mengumumkan IKN pindah," serunya.

Namun pria yang kerap disapa Denlin ini menegaskan tetap mendukung kebijakan tersebut.

Tambahnya dengan berpindahnya IKN ke Kalimantan Timur, tentu akan semakin meningkatkan daya tarik Kalimantan Timur.

Ia pun mengingatkan bahwa putra daerah harus menyiapkan diri untuk tantangan kedepan agar tidak tertinggal dari pendatang yang mungkin akan menyerbu ibu kota baru. Kejadian ini seperti halnya yang terjadi di Jakarta.

"Intinya, palu sudah diketok dan IKN akan dipindah, sekarang tinggal bagaimana kita sebagai putra daerah harus bersiap diri untuk menghadapi tantangan kedepan.

Jangan hanya bermalas-malasan, contoh misal berdemo meminta pekerjaan dengan dalih putra daerah, saya rasa itu tidak bagus.

Muda mudi sebagai putra daerah harus menyiapkan diri.

"Mengupgrade kemampuan kita agar kedepannya bisa bersaing dengan ribuan profesional yang akan mencoba peruntungan di tanah kita," jelasnya.

Tambahnya, putra daerah sudah sepatutnya jeli untuk melihat potensi dan dapat mengambil peran dalam pengembangan IKN di Kalimantan Timur nantinya.

"Menjadi menarik untuk kedepannya karena persaingan sangat terbuka, pemuda harus bisa berperan aktif untuk mengambil bagian dari setiap momen yang ada" tambahnya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan di tahap awal pemerintah tak akan membangun bandara dan pelabuhan komersial di area ibu kota baru.