Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas Beberkan Kesalahan Jakarta yang Tak Ingin Diulang di Ibu Kota Baru Kalimantan Timur

Bambang Brodjonegoro ungkap kesalahan konsep DKI Jakarta, dan tak ingin mengulangnya di ibu kota baru Negara, di Kalimantan Timur nanti

Editor: Rafan Arif Dwinanto
TRIBUNKALTIM.CO/FACHMI RACHMAN
Foto udara Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru RI. 

"Kantor, rumah, sekolah harus berdekatan.

Kalau kepepet baru (naik) transportasi umum, terakhir baru mobil," kata Kang Emil.

Menurutnya, dalam sejarah perkotaan terkait perpindahan ibu kota negara, Washington DC merupakan yang terbaik karena pekerja dapat jalan kaki dari tempat tinggalnya dan saat jam kantor berakhir pada pukul 17.00, kondisi pada area tersebut masih ramai.

"Jangan sampai kejadian dengan ibu kota baru lain, malam hari sepi.

Karena apa?

Tidak ada tempat retail, orang juga rumahnya jauh-jauh.

Hidup di kota bukan hanya urusan kerja, tetapi percampuran kegiatan kemanusiaan harus ada," papar Kang Emil.

 Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Bakal Tambah Satu Pangkalan Udara Pesawat Kepresidenan

 3 Lokasi Objek Wisata Terkenal di Kutai Kartanegara, Tempat Ibu Kota Baru Indonesia

 Telkomsel Perkuat Jaringan di Calon Ibu Kota Baru, Berikan Dukungan Untuk Smart City

Ia mencontohkan, Brasil merupakan negara yang tidak sukses dalam hal memindahkan ibu kotanya ke Brasilia dari Rio de Janeiro.

Penilaian tersebut berdasarkan kajian Harvard Universty dan The New York Times.

"Saya mengingatkan saja agar kita merencana jauh lebih matang dan lebih baik," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimatan Timur.

Adapun tanah yang sudah tersedia untuk pembangunan ibu kota baru seluas 180 ribu haktare.

Di mana, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.

Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved