Berita Bontang Terkini

Diduga Oknum Pejabat Pokja Lakukan Penyelewengan Tender Proyek, Begini Penjelasan ULP Bontang

Pokja hanya mengevaluasi dan mengkualifikasi berdasarkan dokumen kualifikasi yang telah diuploud oleh penyedian di sistem.

Diduga Oknum Pejabat Pokja Lakukan Penyelewengan Tender Proyek, Begini Penjelasan ULP Bontang
Antara.com
ILUSTRASI Sitaan uang dari penyelewangan barang dengan kasus dugaan suap. 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Dugaan penyelewangan dilakukan oknum pejabat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang, Kalimantan Timur dibantah. 

Kepala Bagian ULP, Agung Santoso mengatakan tidak benar apabila ada kegiatan penyelewengan yang dilakukan ULP Bontang.

Pihaknya mengaku bekerja sesuai regulasi yang ada.

“Dugaan adanya penyelewangan yang dilakukan oleh pejabat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang adalah tidak benar, mustahil jika kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) melakukan penyelewengan,” ujar Kabag ULP Bontang, Agung Santoso kepada Tribunkaltim.co, Selasa (3/9/2019).

Dijelaskan, dalam bekerja, ULP khususnya pokja mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 7/2019 Tentang Standar Pedoman Pengadaan Barang/jasa melalui Penyedia dan Peraturan Lembaga Nomor 9/2018.

Pola kerja Pokja hanya mengevaluasi dan mengkualifikasi berdasarkan dokumen kualifikasi yang telah diuploud oleh penyedian di sistem.

Lebih lanjut, pihaknya mengaku dua perusahaan yang menang tender yakni CV Insan Cita Mandiri memperoleh 3 paket pekerjaan yakni, Belanja Buku Tulis Siswa, lalu paket kedua Revitalisasi Azrama Putra Mahasiswa Makassar dan ketiga yakni pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Bontang.

Sedangkan, CV. Megah Karya Mandiri hanya mendapat 2 Paket kegiatan saja yaitu Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan dan lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Bontang Selatan.

Sebelumnya diberitakan, dua perusahaan yang menang tender di ULP Bontang dilaporkan oleh Kadin versi Eddy Ganefo dan salah satu kontraktor ke Kejaksaan Negeri Bontang.

Laporan tersebut kini masih dalam penelusuran oleh kejaksaan. Sejumlah bukti yang dilaporkan oleh pelapor dianggap minim. Untuk itu, kejaksaan mengundang para pelapor untuk melakukan klarifikasi. 

Halaman
1234
Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved