Kepolisian Gelar Razia, Temukan Bendera Bintang Kejora di Tempat Berkumpul Anggota KNPB
Kondisi Provinsi Papua dan Papua Barat beransur-ansur mulai kondusif. Bahkan saat ini masyarakat kedua provinsi tersebut sudah beraktivitas
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO-Kondisi Provinsi Papua dan Papua Barat beransur-ansur mulai kondusif. Bahkan saat ini masyarakat kedua provinsi tersebut sudah beraktivitas seperti biasa.
Bahkan Kepolisian Resor Mimiki, Papua, mulai melakukan razia di rumah warga. Bahkan mereka berhasil menyita Bendera Bintang Kejora, di rumah yang diduga sebagai tempat berkumpulnya anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Razia dipimpin Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di kompleks muara kawasan gorong-gorong, Kota Timika, Selasa (3/8/2019).
Dalam razia itu, ditemukan bendera bintang kejora, bendera KNPB, busur panah, parang dan kapak. Semua barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres.
Meski tidak ada warga yang diamankan, namun Agung mengatakan tetap akan bertindak tegas apabila ada aktivitas KNPB.
Mengingat organisasi ini salah satu yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tidak boleh ada organisasi yang berusaha memisahkan diri dari NKRI. Oleh karenanya, kita datangi dan melakukan penertiban,” kata AKBP Agung.
Warga pun diimbau agar tidak terpengaruh isu provokasi yang bisa memecah belah persatuan.
Warga diminta tetap tenang dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. “Kalau ada hal yang dirasa mencurigakan, laporkan kepada pihak keamanan,” pungkasnya.
Lakukan Pendekatan Kearifan Lokal
Untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah disarankan untuk mengedepankan kearifan lokal dan kearifan nasional.
Hal ini dilakukan agar pemerintah pusat dapat meredam konflik yang terjadi di Papua Barat dan Bapua selama dua pekan terakhir.
Untuk melakukan pendekatan dengan mengedapankan pendekatan kearifan lokal disampaikan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Syafii Maarif
"Tingkatkan kearifan lokal dan kearifan nasional. Semua pihak harus saling menerima," kata Buya Syafii Maarif, di Padang, Selasa (3/9/2019), seperti dilansir Tribunnews.Com.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengatakan, selain pendekatan sosial dan ekonomi, pemerintah harus melakukan pendekatan antropologis kepada masyarakat Papua.
