Berita Samarinda Terkini
Satukan Persepsi, Pertamina Gelar Diskusi Soal Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi Pulau Kalimantan
Pertamina perlu ada pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi di wilayah Kalimantan Timur, Kalsel dan Kaltara.
Penulis: Aris Joni | Editor: Budi Susilo
Sehingga pendistribusian BBM bersubsidi tersebut dapat tersalurkan sesuai dengan peruntukkannya.
"Yang kita mau perbaiki ini adalah kebocoran orang yang tidak boleh menerima subsidi, kok mengambil BBM yang subsidi. Ini yang perlu diperbaiki," tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga rutin melakukan verifikasi untuk melakukan pemeriksaan laporan yang diberikan pertamina, sehingga dari verifikasi tersebut dapat terlihat jelas jika ada perselisihan yang terjadi.
"Jadi pertamina gak bisa main-main, termasuk SPBUnya," ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) kota Samarinda, Achmad Sopiyan menuturkan, dirinya mendukung aturan yang dilakukan oleh Pertamina, dirinya berharap SPBU yang melanggar dapat di tegur .
"Kita sudah tegur SPBU janganlah melayani industri," pungkasnya.
Kabar sebelumnya,
Harga BBM Naik Mengikuti Iuran BPJS Kesehatan? Simak Penjelasan dari Pertamina.
Pemerintah memutuskan iuran BPJS Kesehatan naik, namun, soal harga BBM naik, Pertamina langsung beri penjelasan
Dilansir dari Tribun Timur, setelah kabar pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan menjadi dua kali lipat, beredar kabar Harga Bahan Bakar Minyak atau BBM Naik mulai, Jumat (30/8/2019) hari ini.
Informasi kenaikan Harga BMM ini tersebar di media sosial Twitter dan WhatsApp.
Dalam info tersebut disebutkan bahwa kenaikan tersebut berlaku sejak 30 Agustus 2019 pukul 24.00.
Menanggapi informasi itu, VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usmah menyatakan bahwa kabar itu tidak benar atau hoaks
Informasi kenaikan harga BBM yang tersebar di media sosial menyebutkan bahwa harga Premium hingga Dexlite mengalami kenaikan.
Disebutkan bahwa harga premium yang semula Rp 7.000 naik menjadi Rp. 9.500.