RAPBD Kaltara 2020 Dievaluasi Kemendagri, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie: Kita Mau Cepat Lelang

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Penggodokan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 telah sampai pada tahap evaluasi di Kementeraian Dalam Negeri atau Kemendagri.

Nah, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengungkapkan, Kalimantan Utara termasuk daerah yang pertaa menyodorkan RAPBD Kaltara 2020 kepada kementerian itu. Ia berharap proses evaluasi tersebut tidak berlangsung lama, dan tidak ada hal yang prinsip dievaluasi.

"Kita tahu betapa susahnya jajaran Kemendagri mengevaluasi APBD dari 34 provinsi di Tanah Air. Kita juga akan berkoordinasi langsung dengan Dirjen Keuangan Daerah dan Biro Hukum supaya bisa dipercepat," kata Gubernur Kaltra Irianto Lambrie kepada Tribunkaltim.o, Kamis (5/9/2019) sore di Tanjung Selor.

Pemprov Kalimantan Utara memang menargetkan penetapan APBD 2020 bisa lebih awal, antara akhir Oktober hingga awal November 2019.

Harapannya pelalangan kegiatan bisa dilaksanakan cepat untuk mendorong daya serap anggaran sejak triwulan I 2020 nanti.

"Kalau bisa cepat penetapan, kita bisa lakukan pelelangan kegiatan lebih cepat pula. Untuk pemenangnya nanti, setelah DIPA-nya ditetapkan," sebutnya.

Dengan pekerjaan kegiatan di awal-awal tahun, diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah melalui belanja atau investasi pemerintah.

"Kita mau uang itu berputar di awal-awal tahun, supaya pertumbuhan ekonomi stabil. Tidak menumpuk di akhir tahun," ujarnya.

Untuk diketahui, tema pembangunan Kalimantan Utara tahun 2020 nanti ialah 'Memantapkan Kalimantan Utara sebagai Wilayah Perbatasan yang Berdaya Saing'.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kalimantan Utara telah menentukan target indikator makro ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, dipasang target sebesar 7,00 persen. Target tersebut jauh di atas target ekonomi nasional yakni di range 5,3-5,5 persen.

Adapun inflasi, ditargetkan sebesar 3,00 persen. Target tersebut masih di tengah-tengah target nasionalnya sebesar 2,0-4,0 persen.

Pemprov juga memberi target pembangunan diantaranya menekan tingkat pengangguran terbuka hingga menjadi 4,60 persen, angka kemiskinan 5,84 persen, gini ratio 0,299 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,28 persen.

Sedang arah kebijakan provinsi, disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, Pemprov Kalimantan Utara berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial.

"Juga akan ditingkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan," ujarnya.

Dalam hal peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, Pemprov merujuk pada upaya pembangunan ekonomi berkekanjutan, pengembangan UMKM, peningkatan kesempatan dan kualitas kerja, serta peningkatan daya tarik beri berinvestasi.

"Percepatan pembangunan desa secara terpadu juga akan ikut menumbuhkan ekonomi kita," ujarnya.

Yang tidak kalah penting ialah program penguatan konektifitas dan pemerataan melalui pelayanan peningkatan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dengan tata ruang.

Dengan asumsi makro ekonomi, pembangunan, dan kebijakan daerah tersebut, Pemprov Kalimantan Utara memproyeksikan Pendapatan sebanyak Rp 2,7 triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 700,2 miliar, Dana Perimbangan Rp 1,96 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 43,29 miliar.

Proyeksi belanja diproyeksi mencapai Rp 2,8 triliun dengan komponen Belanja Langsung sebesar Rp 1,36 triliun dan Belanja Tidak Langsung Rp 1,4 triliun.

Sebelumnya APBD Kalimantan Utara ditetapkan pada Senin tanggal 31 Desember 2018 di ruang sidang DPRD Kalimantan Utara.

APBD Provinsi bungsu ini ditetapkan Rp 2,97 triliun.

Struktur Pendapatan Daerah dalam APBD 2019 sebesar Rp 2.568.161.043.090,44. Lalu Belanja Daerah Rp 2.978.421.907.475,44. Sehingga, mengalami defisit sebesar Rp 410.260.864.385,00.

Namun, Pembiayaan Daerah dari sisi Penerimaan sebesar Rp 437.760.864.385,00 dikurangi Pengeluaran Rp 27.500.000.000.00 menghasilkan Pembiayaan Netto mencapai Rp 410.260.864.385,00 yang menutupi ruang defisit.

Akhir 2018, Lagu BTS Fake Love Cetak Rekor Baru, Geser Gangnam Style Milik Psy!

Stuart Collin dan Angela Gilsha Unggah Foto yang Mirip di Tahun Baru, Ada Hubungan Asmara?

Menikah Selama 20 Tahun, Begini Potret Keharmonisan Rumah Tangga Anjasmara dan Dian Nitami

Pembiayaan Daerah berasal dari SILPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 148.760.864.385,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 289.000.000.000,00. Sedang Pengeluaran bersumber dari Penyertaan Modal Investasi sebesar Rp 27.500.000.000,00.

Adapun Belanja Tidak Langsung mencapai Rp 1.154.253.392.503,00. Belanja Langsung sebesar Rp 1.824.168.514.972,44. (Wil)

GRAFIS
Uraian Struktur APBD Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019:

A. Pendapatan Daerah Rp 2.568.161.043.090,44
B. Belanja Daerah Rp 2.978.421.907.475,44
C. Pembiayaan Daerah Rp 410.260.864.385,00

A. Pendapatan Daerah

1. PAD Rp 560.761.385.239,00
aa. Pajak Rp 363.521.635.615,00
bb. Retribusi Rp 20.310.000.000,00
cc. Hasil Pengelolaan Kekekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 12.000.000.000,00
dd. Lain-lain PAS yang Sah Rp 164.929.749.624,00

2. Dana Perimbangan Rp 1.964.188.021.000,00
aa. Dana Bagi Hasil Rp 400.570.003.000,00
bb. Dana Alokasi Umum Rp 1.205.960.153.000,00
cc. Dana Alokasi Khusus Rp 357.657.865.000,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 43.211.636.851,44
aa. Hibah Rp 295.200.000,00
bb. Pendapatan Lainnya Rp 42.916.436.851,44

B. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung Rp 1.154.253.329.503,00
aa. Belanja Pegawai Rp 606.110.484.731,00
bb. Belanja Bunga Rp 19.000.000.000,00
cc. Belanja Subsidi Rp 21.759.555.000,00
dd. Belanja Hibah Rp 172.837.238.000,00
ee. Belanja Bansos Rp 3.000.000.000,00
ff. Belanja Bagi Hasil Rp 178.939.198.286,00
gg. Belanja Bankeu Rp 147.606.916.486,00
hh. Belanja Tidak Terduga Rp 5.000.000.000,00

2. Belanja Langsung
aa. Belanja Pegawai Rp 157.998.993.301,10
bb. Belanja Barang dan Jasa Rp 789.957.104.816,72
cc. Belanja Modal Rp 876.212.416.854,62

C. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Rp 437.760.864.385,00
aa. Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya Rp 148.760.864.385.,00
bb. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 289.000.000.000,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 27.500.000.000,00
aa. Penyertaan Modal Investasi Rp 27.500.000.000,00

3. Pembiayaan Netto Rp 410.260.864.385,00. (*)

(Tribunkaltim.co)