Bukan WNI, Wiranto Blak-blakan Beber Sosok Benny Wenda, Singgung Soal Warga Kehormatan Inggris 

Mereka juga melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini pada Desember 2001.

Penghargaan dari Oxford

Benny Wenda mendapatkan penghargaan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford pada 17 Juli 2019.

Penghargaan tersebut diberikan karena Benny Wenda disebut sebagai pelaku kampanye damai untuk demokrasi.

Pemerintah Indonesia mengecam penghargaan tersebut dan menilai Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

"Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua," tulis Kemenlu dalam keterangan tertulisnya.

Penghargaan yang didapatkan Benny Wenda dianggap bertolak belakang dengan yang dilakukannya selama ini, yakni memisahkan Papua Barat dari NKRI.

"Indonesia menghargai sikap tegas Pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apa pun," respons Kemenlu.

Bertemu Komisi Tinggi HAM PBB

Pada Jumat 25 Januari 2019, Benny Wenda bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa difasilitasi oleh Pemerintah Vanuatu.

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB.

Kehadiran Benny ternyata mengejutkan KTHAM, karena Benny tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Selain itu kedatangan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

Terkait pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia melayangkan protes keras.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai Vanuatu tidak memiliki iktikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah negara Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.

Tolak label separatis

Melalui akun media sosialnya, Benny Wenda menolak label separatis dan penjahat oleh Pemerintah Indoensia.

Ia juga mengklaim telah membentuk United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat.

Selain itu dia mengatakan bahwa aksi faksi milter OPM adalah perintah faksi politik yang ia ketuai.

Terkait klaim Benny Wenda, Kodam XVII/Cenderawasih menilai hal tersebut hanya propaganda Benny untuk mencari perhatian dunia internasional.

"Untuk klaim Benny Wenda bahwa dia telah menggabungkan tiga faksi sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), saya kira itu hanya sifatnya propaganda untuk kepentingan popularitas pribadi Benny Wenda," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Jumat (5/7/2019).

Dax juga mengatakan Benny mengeluarkan pernyataan tersebut untuk mencari pendanaan di luar negeri.

"Kecenderungannya adalah Benny Wenda memanfaatkan sayap militer untuk kepentingan pribadi, untuk menghimpun dana dari luar negeri untuk kepentingan pribadi. Sementara, faksi militer yang berada di hutan belantara tidak terkoneksi langsung dengan Benny Wenda," tutur dia.

Klaim Benny Wenda juga dibantah oleh Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Dilansir dari BBC Indonesia, Juru bicara TPNBP/OPM, Sebby Sambom, mengatakan pernyataan Benny Wenda hanya propaganda dan membantah telah bersekutu dengan ULMWP.

"Itu adalah propaganda murahan oleh Benny Wenda dan Jacob Rumbiak yang mau mencari legitimasi dari TPNPB dan OPM, karena kami tidak mengakui ULMWP," kata Sebby kepada BBC.

Sebby menduga klaim sepihak ULMWP di bawah Benny Wenda, hanya untuk mendapatkan legitimasi untuk berdiplomasi di tingkat internasional. SUMBER: KOMPAS.com

(Ambaranie Nadia Kemala Movanita), BBC, Harian Kompas(*)