Pilkada Samarinda
Rapat Anggaran Pilkada 2020, Pihak Pemkot dan KPU Samarinda Belum Menemui Kata Sepakat
Usulan anggaran sudah kami terima dari Rp. 44 miliar menjadi Rp. 55 miliar. Angka itu kami peroleh dari pemangkasan belanja pegawai.
lihat foto
"Dana perjalanan dinas itu bukan untuk plesiran, kami menjalankan tugas untuk memenuhi kewajiban. Jumlah yang kami ajukan sudah sesuai, dan tidak bisa dirubah lagi," katanya.
Lanjut Firman mengungkapkan, dari dana ini penyelenggara pesta demokrasi tersebut bisa melakukan verifikasi ijazah.
Syukur bila para kandidat itu sekolah di Samarinda.
Dirinya mencegah kekhawatiran, apabila para kandidat tersebut berasal dari luar daerah seperti Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Tentu memerlukan ongkos perjalanan lebih.
"Harga tiket pesawat enggak murah dan tentunya tak bisa sendiri, belum lagi biaya makan dan penginapan. Dan paling tidak kandidat yang dari luar daerah, minimal hadir berdua biasanya dengan tim suksesnya. Belum lagi urusan mencari tempat cetak ijazah, kan juga masuk hitungan," terangnya lagi.
Disampaikannya, untuk biaya perjalanan dinas ini juga melingkupi koordinasi dengan KPU RI, yang meminta penyelenggara di setiap daerah harus ke Jakarta untuk menyerahkan kelengkapan berkas persiapan penyelenggaraan, yang dimana urusan tersebut dikatakanya tak bisa diselesaikan dengan berkirim surat elektronik atau surel (e-mail) maupun pesan WhatsApp.
"Kami harap sebelum 21 September, pemkot sudah punya solusi sebab kami harus ke Jakarta untuk konsolidasi. Nanti pasti ditanya soal ongkos pilkada dan saya enggak mau itu terjadi sementara daerah lain sudah beres semua," pungkasnya.
(Tribunkaltim.co/Yodak)
