Rumah Sakit Balikpapan Timur Tak Bisa Lanjut, Pemangkasan Dana Pusat Paksa Proyek Strategis Tertunda

TRIBUNKALTIM.CO - Harapan warga Balikpapan Timur untuk memiliki rumah sakit sendiri harus kembali tertunda.Rencana pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur, yang digadang-gadang menjadi fasilitas kesehatan baru di wilayah timur kota, resmi ditunda akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 60 persen.

Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dana ini bertujuan untuk membantu daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, mengurangi ketimpangan fiskal, dan meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan bahwa penurunan dana tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.

Akibatnya, sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan rumah sakit, harus ditunda pelaksanaannya.

“Pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur tidak bisa dilanjutkan tahun depan karena anggaran tidak mencukupi. Semua kegiatan pembangunan harus dikaji ulang. Dana yang ada hanya cukup untuk gaji ASN dan kegiatan rutin,” ujarnya, Senin (13/10/2025).

Baca juga: Anggaran Transfer ke Daerah Dipangkas, Nasib Proyek Rumah Sakit di Balikpapan Timur

Budiono menjelaskan, pemerintah kota dan DPRD saat ini sedang meninjau ulang struktur APBD 2026 yang sebelumnya hampir rampung dibahas.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. 

Keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru membuat skema belanja daerah harus dirombak total.

“Kita kehilangan lebih dari Rp1 triliun dari DAU dan DAK, ditambah potensi pengurangan dana transfer provinsi sekitar Rp200 miliar. Otomatis proyek seperti rumah sakit dan penanganan banjir menjadi korban,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini menuntut langkah efisiensi di berbagai pos anggaran. 

DPRD mendorong agar pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap belanja non-prioritas, termasuk berbagai tunjangan ASN, agar sebagian dana bisa dialihkan untuk proyek vital seperti rumah sakit.

“Evaluasi tunjangan perlu dilakukan agar daerah masih punya ruang untuk melanjutkan pembangunan penting. Masyarakat di wilayah timur sudah lama menunggu fasilitas kesehatan itu,” tegas Budiono.

Ia menambahkan, keterlambatan pembangunan RS Balikpapan Timur akan berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini harus menempuh jarak jauh ke rumah sakit di pusat kota.

Meski begitu, Budiono optimistis, jika kondisi fiskal kembali membaik, proyek rumah sakit akan menjadi prioritas utama untuk segera dilanjutkan.