Soroti Berita Papua di Luar Negeri, Wiranto: Mereka Sebut Banyak Pelanggaran HAM serta Pembunuhan

Wiranto melanjutkan berita-berita tersebut dikemas dan dikembangkan sehingga tidak lagi memberitakan realita di lapangan.

Editor: Doan Pardede
YouTube Kompas TV
Wiranto mengatakan, tidak ada referendum untuk Papua dan Papua Barat. Dia juga berharap, masyarakat jangan terkecoh berita dari Benny Wenda. 

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto‎ merasa geram karena pemberitaan soal Papua dan Papua Barat banyak yang dikemas tidak sesuai fakta.

"Saudara sekalian di luar negeri, saya dapat laporan banyak beredar informasi tidak benar. Terjadi distorsi (ketidaksempuraan atau penyimpangan) informasi," tegas Wiranto, Senin (9/9/2019) di kantornya, Kemenko Polhukam, Jakarta.

Wiranto melanjutkan berita-berita tersebut dikemas dan dikembangkan sehingga tidak lagi memberitakan realita di lapangan.

"Mereka menyebutkan banyak terjadi pelanggaran HAM serta pembunuhan. ‎Seolah berita dikemas dengan betul tapi kenyataannya tidak," ujar Wiranto.

"Jangan sampai informasi ini diterima Komisi Tinggi HAM sebagai kebenaran. Kita sama-sama punya tugas menyampaikan berita yang benar,benar, benar bukan benar-benar palsu," tambah Wiranto.

Terakhir, Wiranto juga mengomentari adanya negara yang mendukung Papua Merdeka dengan referendum.

Wiranto menjelaskan jalan hukum internasional sudah tertutup sehingga referendum ingin merdeka adalah abstrud dan tidak relevan lagi dengan kondisi hukum internasional maupun nasional.

Wartawan asing di Papua

Pasca kerusuhan di Papua dan Papua Barat, empat Warga Negara Australia yang ikut dalam demonstrasi di Sorong dideportasi ke negaranya.

Pemerintah Indonesia melalui Imigrasi dan petugas keamanan masih melakukan pembatasan dan pengawasan pada orang asing khususnya di Papua dan Papua Barat.

"Pengawasan orang asing masih kita lakukan karena keadaan memang membutuhkan kondisi yang terus kita pelihara kondusif," ucap Menteri koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, Senin (9/9/2019) di kantornya Kemenko Polhukam, Jakarta.

Sementara untuk kehadiran wartawan asing, diungkap Wiranto, kini masih dipertimbangkan untuk diberikan kebebasan seperti semula.

"Saya sudah bicara kan sulit membedakan wartawan (asing) dan provokator. Sehingga kita lakukan pembatasan dengan syarat tertentu, tidak sebebas-bebasnya," tegas Wiranto.

Wiranto berharap kondisi di Papua dan Papua Barat bisa kembali pulih sehingga sektor pasiwisata disana, seperti Raja Ampat kembali menjadi primadona para turis baik lokal maupun mancanegara.

Terakhir, Wiranto mengamini keadaan di lapangan lah yang memaksa pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi seperti pengawasan dan pembatasan orang asing.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved