PBB Minta Pemerintah Indonesia Bebaskan Veronica Koman, Harus Diberi Perlindungan

Ternyata kasus yang menjerat Veronica Koman ini mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB).

PBB Minta Pemerintah Indonesia Bebaskan Veronica Koman, Harus Diberi Perlindungan
twitter.com/papua_satu
Veronica Koman 

TRIBUNKALTIM.CO-Polda Jawa Timur telah menetapkan Veronica Koman sebagai sebagai tersangka,  atas tuduhan menyebarkan konten berita bohong atau hoaks dan provokatif terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat pada tanggal 4 September 2019.

Polisi menjerat Veronica dengan sejumlah pasal dalam beberapa UU, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pasal penghasutan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut kepolisian, ada beberapa unggahan Veronica yang bernada provokatif, salah satunya pada 18 Agustus 2019.

Salah satu unggahan yang dimaksud, yaitu "Anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung disuruh keluar ke lautan massa".

Ternyata kasus yang menjerat Veronica Koman ini mendapat perhatian dari  Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB).

Bahkan mereka  mendesak  agar pemerintah Indonesia mencabut perkara yang menjerat aktivis HAM Veronica Koman.

Para ahli Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) justru mendesak pemerintah Indonesia mencabut kasus Veronica sekaligus memberikan perlindungan terhadapnya.

"Kami mempersilakan pemerintah mengambil langkah terhadap insiden rasisme, tetapi kami mendorong agar pemerintah segera melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi," kata para ahli seperti dikutip dari laman OHCHR, Rabu (18/9/2019).

Halaman
12
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved