Telusuri Titik Panas, Tim Satgas Temukan Senjata Siap Tembak di Gubuk dan Pakaian Loreng TNI

TRIBUNKALTIM.CO - Saat menyusuri titik panas,  Tim Subsatgas IV karhutla Kabupaten Sarolangun berhasil menciduk seseorang yang mencurigakan.

Seorang terduga yang masih dalam penyelidikan ini tertangkap pada sebuah gubuk di wilayah perusahaan konsesi di tengah hutan.

Tertangkapnya seseorang yang mencurigakan ini atas hasil tim patroli satgas Karhutla Sarolangun.

Berdasarkan titik panas Karhutla di wilayah Sarolangun bahwa titik panas banyak terjadi di Kecamatan Pauh, tepat berada di wilayah PT. Samhutani.

Ditegaskan oleh Dandim 0420/Sarko Letkol Kav Rohyat Happy Ariyanto,S.Sos bahwa tim satgas karhutla yang terdiri dari unit intel kodim dan korem hari ini, Selasa (17/9) patroli dilakukan di Desa Spintun, Kecamatan Pauh.

Saat memasuki wilayah itu, tim menemui beberapa masyarakat yang banyak dari warga pendatang dan bukan warga asli.

Kami melanjutkan patroli dan menemukan sebuah gubuk.

Di sekitar itu bahwa kanan dan kiri gubuk itu ada lahan sudah tebakar.

Ditambah lagi ada sejumlah tumpukan kayu yang sudah terpotong rapi yang dijaga salah satu pemilik pondok (K).

Tim curiga karena keberadaan pondok itu sangat jauh dari pemukiman penduduk.

Setelah melakukan pengecekan dengan pihak PT Samhutani, memang pondok itu ilegal dan berada di lahan konsesi perusahaan tersebut.

Kecurigaan bertambah dan pengecekan terus dilakukan pihaknya sampai ke dalam gubuk yang akhirnya tim mendapatkan barang bukti seperti senjata.

"Kita dapat senjaja api rakitan jenis kecepek dan beberapa butir amunisi," kata Dandim kepada Tribunjambi.com, selasa saat konferensi pers pukul 23.00 Wib.

Dandim mengaku jika senjata itu dalam kondisi sudah siap tembak.

Selain itu juga tim menemukan barang bukti lain seperti golok, pisau, bahan bakar bensin 5 liter, pakaian loreng TNI, sejumlah uang.

Pada saat penagkapan bahwa (K) yang merupakan warga Sumatra Selatan tidak sedang melakukan kegiatan dan hanya bersantai di depan gubuk.

Katanya, dari barang bukti yang berhasil disita bahwa indikasi sementara (K) memang belum mengakui jika dirinya melakukan pembakaran hutan.

"Tidak mengaku membakar hutan dan hanya melakuan penggesekan kayu," katanya

"Memang kondisi banyak tebangan (potongan) kayu," ujarnya.

Dari hasil patroli ini pihaknya sudah melaporkan komandan satgas provinsi dan pangdam.

Namun pihaknya mendapatkan perintah untuk diserahkan kepada pihak polres sarolangun untuk menindak lanjuti hasil patroli untuk proses penyelidikan.

Presiden Ancam Copot Pangdam Hingga Kapolda

"Saya minta gubernur, pangdam, kapolda kerja berkolaborasi, bekerja sama dibantu dengan pemerintah pusat, panglima TNI, kapolti, BNPB, BRG."

"Usahakan jangan sampai kejadian baru bergerak," ujar Jokowi.

Menurutnya, menghilangkan karhutla memang sulit, tetapi harus ditekan setiap tahunnya dengan melakukan pencegahan dan jangan menunggu api membesar baru dipadamkan.

Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Pangdam hingga Kapolda yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menanggapi hal itu, Polri menegaskan komitmennya dengan siap mencopot personel yang memang tak bisa mengatasi atau membiarkan karhutla.

"(Tindakan tegas) Berupa copot dari jabatan. Kalau ada pelanggaran unsur disiplin lainnya bisa juga," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Rupatama Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebut Korps Bhayangkara berkomitmen untuk melaksanakan perintah Jokowi selaku Presiden.

Pihaknya, kata dia, juga akan fokus kepada 8 polda yang ditengarai kerap terjadi karhutla.

Meski begitu, Dedi tak menjabarkan kedelapan polda tersebut.

"Apabila 8 Polda tersebut Polresnya tidak melaksanakan mitigasi maksimal, maka Kapolda akan mengambil tindakan tegas kepada Kasatwil yang terbukti melakukan pembiaran dan tidak memitigasi secara maksimal," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengancam mencopot jabatan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kapolda yang tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan tak bisa atasi karhutla)," papar Jokowi.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi."

"Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebekaran hutan dan lahan," sambung Jokowi.

Jokowi menjelaskan, kerhutla pada 2015 dan tahun sebelum-sebelumnya hampir terjadi di semua provinsi yang kerugiannya mencapai Rp 221 triliun atas lahan terbakar seluas 2,6 juta hektare.

Berdasarkan data yang diterima, kata Jokowi, jika dibandingkan dengan tahun ini dengan 2015 kejadian karhutla menurun 81 persen.

Tetapi, dibanding 2018 dengan saat ini mengalami kenaikan dan ke depan tidak boleh terjadi kenaikan lagi.

"Saya minta gubernur, pangdam, kapolda kerja berkolaborasi, bekerja sama dibantu dengan pemerintah pusat, panglima TNI, kapolti, BNPB, BRG."

"Usahakan jangan sampai kejadian baru bergerak," ujar Jokowi.

Menurutnya, menghilangkan karhutla memang sulit, tetapi harus ditekan setiap tahunnya dengan melakukan pencegahan dan jangan menunggu api membesar baru dipadamkan.

"Api sekecil apapun segera padamkan, kalau sudah gede apalagi di hutan gambut sangat sulit sekali padamnya."

"Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," ucap Jokowi.

(*)