Kader Partai Demokrat Viktor Yuan Daftar ke Golkar Maju Pilkada Samarinda, Ingin Atasi Banjir

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Keputusan Ketua DPC Partai Demokrat Viktor Yuan, dalam mengambil langkah untuk menjadi pemimpin Kota Samarinda, Kalimantan Timur semakin serius di panggung politik Pilkada Samarinda, Kalimantan Timur. 

Ketua DPC Partai Demokrat Viktor Yuan didampingi ratusan pendukungnya, sambangi Kantor DPD II Golkar Samarinda, Jalan Dahlia, Jumat (20/9/2019) hari ini, untuk mengembalikan formulir pendaftaran dirinya sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Samarinda di Pilwali Pilkada 2020 atau Pilkada Samarinda mendatang.

"Alhmadulillah pada hari ini saya mendaftar di partai Golkar. Sebagai calon walikota atau wakil wali kota, kita fleksibel," tutur Ketua DPC Partai Demokrat Viktor Yuan, Jumat (20/9/2019).

Sebelumnya, Viktor Yuan sendiri diketahui telah mengembalikan formulir pendaftaran di DPC PDI Perjuangan Samarinda pada Selasa, 17 September 2019 lalu.

Kemudian kader Demokrat tersebut memastikan, dirinya bakal mendaftarkan diri ke tiap partai politik (Parpol) yang membuka pendaftaran calon wali kota, sebagai bentuk konsolidasi dan sosialisasi.

"Misi saya kalau terpilih, yaitu bisa menjaga Kota Samarinda terhindar dari banjir, menambah pad yang belum tergarap, dan membenahi ekonomi kreatif," ucapnya.

Sementara untuk Partai Demokrat sendiri, tambah Viktor, proses pendaftarannya masih panjang hingga akhir September.

"Jadi diprioritaskan yang dekat-dekat waktunya dulu," sebutnya.

Sementara Ketua Harian DPD II Golkar Samarinda Yunan Kadir menyebutkan, kedatangan Viktor ke kantornya, menambah figur yang menyatakan diri ingin menjadi pemimpin Samarinda lewat Partai Golkar. Terhitung ada 4 orang yang telah mengembalikan formulir.

"Empat orang, 2 walikota dan 2 wakil wali kota. Walikota Meiliana (mantan Sekprov Kaltim) dan Andi Harun (Ketua DPD Gerindra Kaltim). Sedangkan wakil wali kota Viktor Yuan (Ketua DPC Demokrat Samarinda) dan Apri Gunawan," pungkasnya.

Di tempat terpisah, Puji Astuti akhirnya mengambil formulir ke sekretariat DPC Demokrat Balikpapan untuk maju dalam Pilkada 2020 di Pilkada Balikpapan, Jumat (20/9/2019).

Mantan legislator karang paci ini membuktikan keseriusannya maju di Pilkada Balikpapan 2020 mendatang.

"Motivasinya perempuan harus maju. Sudah saatnya, kalau Balikpapan dikatakan cantik. Sudah cantik. Tapi harus tercantik di antara yang cantik," katanya kepada Tribunkaltim.co, usai mengambil formulir pendaftaran penjaringan bacalon kepala daerah partai Demokrat Balikpapan.

Menurut Puji, Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) harus didesain sedemikian rupa mendukung mega proyek nasional tersebut.

"Mesti harus betul didesain dan dirancang jadi penyangga ibu kota. Perda-perda yang dibuat harus benar dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada. Sekarang kelihatan kurang tegas," ungkapnya.

Banyak pekerjaan rumah alias PR yang harus dikerjakan Balikpapan.

Mulai dari infranstruktur publik, seperti fungsi trotoar yang kerap dijadikan sarana jualan para PKL.

"Trotoar bagi pejalan kaki, buat pedagang. Pedagang dan pelaku usaha harus direlokasi, ke tempat kuliner," katanya.

Selain itu bidang pendidikan, proses seleksi penerimaan siswa sekolah melalui sistem zonasi menurutnya harus disiapkan dengan benar ke depannya.

Sebab pendidikan merupakan hak masyarakat yang tak bisa diabaikan.

Pendidikan sudah bagus cuma nanti harus memetakan seperti sekarang penerimaan pakai sistem zonasi, ada baiknya, ada tidak baiknya.

Kalau zonasi perlu harus dikalulasi cermat.

Masuk zona taop gak dapat ruangan. Seperti tapi itu kebutuhan masyarakat yang tak bisa diabaikan," ungkapnya.

Kemudian soal BPJS Kesehatan yang harus berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah.

Disinggung soal BPJS Kesehatan gratis, Puji mengatakan tak mungkin dilakukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebab presentasi masyarakat menengah ke atas di Kota Balikpapan tinggi.

Tinggal sekarang bagaimana bantuan tetap berpihak dan tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.

"Harus kita kaji. Gakin kan sudah ada catatannya. Itu yang kita prioritaskan soal. BPJS Kesehatan dan bantuan sosial lainnya," ucapnya.

Puji juga menaruh perhatian pada generasi muda. Untuk menyangga ibukota negara pengembangan ekonomi kreatif dan teknologi dirasa perlu.

"Kalau belanja sudah gak pakai uang, sudah e-money.

Berikan ruang anak muda, untuk berekspresi. Harus beri program anak muda, saya bakal diskusi sama mereka apa keinginannya.

Anak muda ini ujung tombak.

Program seperti apa nanti sambil jalan," ungkapnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Demokrat Balikpapan, Abdul Salam saat dikonfirmasi Tribunkaltim.co mengatakan pekan depan beberapa kandidat direncanakan mendaftar di penjaringan Partai Demokrat Balikpapan.

Salah satunya kader partai, Puji Astuti yang merupakan mantan Anggota DPRD Kaltim.

"Ada kemarin beberapa kontek saya.

Minggu depan kami terimanya.

Ada beberapa nanti kita info-kan.

Bu Puji Astuti termasuk, ada beberapa.

Kami masih nunggu konfirmasi lebih lanjut," katanya, Kamis (11/9/2019).

Hingga berita ini diturunkan baru seorang yang secara resmi mengambil formulir di penjaringan Partai Demokrat Balikpapan adalah Ahmad Rosyidi.

Juga merupakan mantan anggota DPRD Kaltim dari PPP, yang saat pembukaan penjaringan langsung mengambil formulir.

"Secara lisan sudah komunikasi Bu Puji Astuti mantan anggota DPRD Kaltim.

Sisi lainnya, Mieke Henny politisi Demokrat menyadari kekuatan partainya di parlemen Balikpapan.

Dalam lobi-lobi politik yang dilakukan pihaknya tak memaksa ngotot mengincar kursi ketua komisi di dewan.

"Pasti mau jadi ketua komisi. Namun bila dilihat secara proporsional. Kami hanya 4 suara.

Jumlah kursi partai lain juga bagus, seperti PDIP dan PKS.

Hitung-hitungan dengan rumus dan formula apa pun belum dapat titik temu bisa dapat ketua komisi," ungkapnya, Jumat (20/9/2019).

• Pelantikan Pimpinan DPRD Balikpapan Tunggu Ketetapan SK Gubernur Kalimantan Timur

• Anggota DPRD Balikpapan Ini Soroti Masa Jabatan Sekda Sayid MN Fadly yang Sudah 7 Tahun

Sebab itu, pada periode 2019-2024 kader Demokrat yang duduk di parlemen Balikpapan disebar ke seluruh komisi yang ada.

Tujuannya agar mampu menyalurkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Sebab kepentingan rakyat terbagi di setiap komisi yang masing-masing memiliki mitra kerjanya di pemerintah.

"Sama-sama bekerjasama 1 fraksi demokrat untuk tujuan yang sama.

Anggota yang duduk ada 4, jadi kita sebar ke masing-masing komisi," tuturnya.

Saat ini Demokrat lebih mengalir, mengikuti dinamika politik di parlemen. Namun dengan fraksi murni, Mieke yakin legislator Demokrat bisa menempati setidaknya posisi Wakil Ketua dan Sekretaris di setiap komisi.

"Penyusunan AKD itu akan selalu berpegangan pada prinsip proporsional perolehan kursi di parlemen," tutur mantan Ketua Komisi IV periode 2014-2019.

Ditambahkan Mieke, pada prinsipnya Demokrat bakal memperjuangkan aspirasi warga Balikpapan.

• Raih Suara Tertinggi Saat Pileg 2019, PKS Tak Beri Syukri Wahid Posisi di DPRD Balikpapan

• Abdulloh Ditunjuk jadi Ketua DPRD Balikpapan, Begini Tanggapannya Singgung Ibu Kota Baru

Baik di bidang pendidikan, kesehatan, infranstruktur dan lapangan kerja.

"Kita lihat 2,5 tahun nanti berjalan waktu. Siapapun jadi ketua komisi, nanti dilihat kapabilitas, integritas dan kemampuan.

Biasanya akan ada pertimbangan, tak menutup kemungkinan bisa ada pergantian," bebernya.

(Tribunkaltim.co)