Cendekiawan Dayak se-Indonesia Berkumpul di Samarinda, Bahas Karhutla Hingga IKN
Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) I yang dirangkai dengan seminar di Samarinda, Kaltim.
Penulis: Christoper Desmawangga | Editor: Doan Pardede
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) I, dirangkai dengan seminar yang dilaksanakan di hotel Bumi Senyiur, Sabtu (21/9).
Pada Munas tersebut, dihadiri kurang lebih 300 peserta dari berbagai daerah.
Terdapat sejumlah topik yang dibahas salam seminar, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hingga perpindahan ibu kota ke pulau Kalimantan, tepatnya di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pada Munas kali ini, topik utama yang diangkat yakni kebangkitan Dayak dalam bingkai NKRI, ada beberapa hal yang dibahas dalam seminar, lalu ditutup dengan pelantikan pengurus," ucap Ketua ICDN Kalimantan Utara (Kaltara), sekaligus pengurus ICDN pusat, Yansen TP, Sabtu (21/9/2019).
Baca juga :
• Ibu Kota Negara RI Pindah ke Kalimantan Timur, Membangun Gedung Baru DPR RI di Jakarta Dibatalkan
• Dukung Produksi Pangan di Lokasi Ibu Kota Baru, Pemkab PPU Percepatan Pembangunan Bendungan Telake
Lanjut dirinya menjelaskan, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, warga Dayak harus siap dengan kehadiran ibu kota negara (IKN) baru.

"Harus siap dengan kehadiran IKN, sumber daya manusia (SDM) yang paling utama harus disiapkan, agar masyarakat Dayak tidak tertinggal," jelasnya.
Selain itu, dengan hadirnya IKN di pulau Kalimantan, masyarakat Dayak tetap harus melestarikan budayanya, termasuk menjaga alamnya tetap lestari.
Baca juga :
• Pemindahan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Hotel di Balikpapan Sudah Rasakan Imbasnya
• Tidak Pindah Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dari Sekarang, Davao yang Akan Berkembang
"Warga Dayak harus jaga alamanya, karena alam yang sebagai kekuatan ekonomi rakyat.
Terkait dengan Karhutla juga kita bahas, itu bukan prilaku warga Dayak membakar hutan dan lahan, sekalipun ada tapi tidak sampai berimbas ke hutan, terbukti hutan kita masih ada," tuturnya.

"Kita tidak merusak hutan, ada juga korporasi yang tidak memperhatikan kepentingan hutan, tapi ini tidak menuduhya," sambungnya.
Dengan seminar yang mendatangkan sejumlah pakar, nantinya hasil seminar tersebut dijadikan sebagai rekomendasi guna kepentingan pembangunan daerah, serta masyatakat umum. (*)