Berita DPRD Kalimantan Timur

Berakhir Rusuh, Ribuan Mahasiwa Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK

Atas dasar itu, Aliansi Kaltim Bersatu kata Sayid mendesak presiden secepatnya mengeluarkan Perpu terkait UU KPK

Berakhir Rusuh, Ribuan Mahasiwa Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK
HUMAS DPRD KALTIM
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaltim Bersatu melakukan aksi unjuk rasa dihalaman kantor DPRD Kaltim, Karang Pac, Samarinda, Senin (23/9/2019). Mereka menolak pengesahan RUU KPK. 

SAMARINDA- Ribuan mahasiwa yang mengatasnamakan Aliansi Kaltim Bersatu melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kaltim, Karang Paci, Senin (23/9/2019). Mereka meminta wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan Revisi Undang-Undang KPK.

Terkesan bertolak belakang, sejumlah anggota DPRD Kaltim yang didampingi 800 pihak keamanan dari Polresta Samarinda dan Polda Kaltim serta 32 orang Pengamanan Dalam (Pamdal), melakukan negoisasi akan tetapi menemui jalan buntu.

Pihak demonstran bersikukuh ingin menduduki gedung utama akan tetapi pihak DPRD Kaltim meminta perwakilan sebanyak 20 orang untuk menyampaikan aspirasi dengan pertimbangan keamanan.

Sejumlah insiden yang menyebabkan korban terluka dikedua belah pihak tak dapat terhindarkan, mulai aksi saling dorong, lempar – lemparan batu hingga penembakan gas air mata dan water canon terjadi. Dari insiden itu, sejumlah baleho, banner, plang dan pagar didepan gedung menjadi rusak akibat masa yang tak terkendali.

Humas Aliansi Kaltim Bersatu Sayid Ferhat Hasyim mengatakan, penolakan atas pengesahan revisi UU KPK menjadi salah satu poin utama yang disampaikan mahasiswa.

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaltim Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kaltim, Senin (23/9/2019).
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaltim Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kaltim, Senin (23/9/2019). (HUMAS DPRD KALTIM)

Menurutnya, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seharusnya KPK didukung dan semakin diperkuat kedudukannya sebagai lembaga pemberantasan dan pencegahan korupsi di negri in.

"Tapi yang saat ini terjadi justru sebaliknya, KPK justru dilemahkan secara kelembagaan dan secara kewenangan," ujarnya.

Beberapa hal krusial dalam rancangan revisi tersebut dianggap mahasiswa mengancam independensi KPK, seperti dengan adanya dewan pengawas, penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), perekrutan penyidik KPK, hingga kewenangan yang dipangkas.

Selain revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan, mahasiswa pun menyampaikan kekecewaaan mereka terhadap pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari revisi UU Penahanan, revisi UU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba.

“Hampir semua hal dalam undang-undang tersebut tak mencerminkan aspirasi masyarakat dan justru lebih memihak kepentingan kelompok tertentu,” beber Sayid.

Halaman
12
Tags
RUU KPK
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved