Anggota DPRD Ini Sindir Calon Lokasi Ibu Kota Baru, Lucu Saja Sepaku Jalannya Berlubang dan Berdebu

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Tak banyak yang tahu, infrastruktur jalanan di calon lokasi ibu kota baru kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur masih berdebu dan rusak.

Sekitar 50 kilometer jalan tersebut berlubang dapat membahayakan pengendara lain.

Demikan diungkapkan Sariman Anggota DPRD Penajam Paser Utara, dapil Sepaku dengan lantang di acara Orientasi Anggota DPRD seluruh Kalimantan Timur di Hotel Grand Senyiur Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis (26/9/2049).

Sariman mengatakan, mendengarkan paparan dari narasumber.

Ada beberapa hal yang ingi disharing. Bukan hanya ketahanan negara saja, tetapi menjadi pemikiran bersama.

"Pertama saya dalam persiapan menyambut calon lokasi ibu kota baru di Kecamatan Sepaku sudah dua kali mengadakan seminar, seminarnya berjudul tantangan dan peluang jadi ibu kota baru," kata Sariman.

"Kenapa dilakukan targetnya untuk membranding masyarakat saya menyampaikan pemikiran bahwa ketika menjadi warga Ibu Kota Negara itu dibutuhkan hal-hal yang berbeda daripada sekarang," ucapnya lebih lanjut

Paling utama di lokasi ibu kota baru yakni peningkat sumber daya manusia, karena warga Sepaku, menjadi penyanggah kota di wilayah ibu kota baru.

Sementara masyarakat Sepaku merupakan berprofesi petani, dengan adanya ibu kota baru ini ada untung dan ruginya.

"Kerugian pertama di Kecamatan Sepaku jika mendengar berita kawasan tersebut adalah kawasan Perusahaan, maka ribuan masyarakat akan kehilangan pekerjaan, ketika dicabut untuk kawasan ibu kota baru," ungkapnya.

Hal ini menjadi problem sendiri untuk masyarakat Sepaku, dan menjadi pemikiran dari teman-teman Kabupaten kota terdekat Penjam Paser Utara.

Selain itu, Sariman juga menggingginkan anggaran lebih, bukan dari Kabupaten/Kota, tetapi dari anggaran Provinsi dan APBN, untuk mengsupport daerah-daerah seperti Sepaku menjadi pusat ibu kotanya.

"Lucu saja Sepaku sebagai lokasi Ibu Kota Baru tetapi jalannya berlubang dan berdebu.

Saya sering menyampaikan bahwa saya dari ibu kota yang masih berdebu, karena sama seperti disampaikan narasumber,

masih 50 Kilometer dari Bentang Jalan Km 38 Balikpapan sampai Petung yang dikenal sebagai jalan Sepaku, Semoi dan Petung itu masih rusak parah," katanya.

Menurut Sarinan, kewangan jalan ini adalah dari Provinsi dan APBN karena jalan itu yang sampai saat ini jalan tanpa status. Artinya bisa dibiayai oleh Provinsi dan APBN.

"Maka harapannya ada peningkatan anggaran, baik anggaran SDM maupun anggaran infrastruktur untuk menyambut hadirnya ibu kota baru," ucap Sariman. 

Para anggota DPRD Paser, Berau, Kubar dan Penajam Paser Utara (PPU) hadir diklat dengan materi kebakaran hutan, serta muatan lokal, isu-isu aktual dan strategis untuk menyambut lokasi ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Orientasi Angggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan selama tiga hari, Kamis (26/9/2019).

Kasi Teritorial Korem 091/Aji Surya Natakesuma atau Korem 091/ASN, Kolonel Arhanud ARH Jamaludin Malik, sebagai narasumber dalam kegiatan ini.

Dia pun berpesan kepada anggota Dewan yang hadir, untuk tidak pesimis dan tetap optimis apabila Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kaltim, khususnya kepada anggota DPRD PPU dan Kukar.

Semua kompenen TNI/Polri akan mendukung, putra putri Kalimantan Timur akan terlibat untuk pembangunan Ibu Kota Negara.

Jamaludin Malik mengatakan, jangan sampai terbias dengan adanya isu lokasi ibu kota baru atau Ibu Kota Negara (IKN).

Dengan adanya itu Kalimantan harus mandiri pangan, jangan sampai dengan wilayan yang luas Kalimantan tetapi tidak mandiri pangan.

Jangan sampai kita pesimis dan harus tetap optimis apabila lokasi ibu kota baru dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Maka semua komponen termasuk TNI akan mendukung bagaimana masyarakat Kalimantan Timur.

Dan putra-putri asli daerah Kalimantan Timur untuk terlibat di dalam pembangunan.

Atau pun penyiapan untuk lolasi ibu kota baru, kalau nanti dipindahkan di Kalimantan Timur," katanya.

Jamaludin Malik juga membahas mengenai masalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Dirinya memohon kepada semua anggota dewan untuk meminta disampaikan kepada keluarga dan masyarakat.

Ini agar kebakaran hutan dan lahan ini khususnya di wilayah Kalimantan Timur jangan sampai menjadi suatu indikator yang bisa menurunkan rencana Kalimantan Timur untuk menjadi lokasi ibu kota baru.

Untuk diketahui laporan saat ini mencatat diperiode 2017 sampai 2018 kebakaran hutan dan lahan terbanyak terjadi di Sanggata Kabupaten Kutai Timur.

Dan untuk saat ini dari Januari sampai September 2019 ini terbanyak kebakaran hutan dan lahan adalah wilayah Kabupaten Kukar dan disusul wilayah Kutai Timur.

"Agar bisa menyadarkan masyarakat, sebab budaya itu susah, membuka lahan dengan membakarnya menjadi masalah di Kaltim dan Indonesia," katanya.

Dalam kegiatan ini Plt Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim Prof Dr. Ir. H. Muhammad Aswin. Mm mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor untuk menutup acara tersebut.

Aswin dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota dewan yang menyempatkan waktu untuk hadir.

"Jadi apa yang disampaikan anggota DPRD isu startegis bahwa di daerah kita juga memperhatikan konflik, konflik itu ada dari dulu, jangan sampai akibat adanya perpecahan itu bangsa kita terpecah belah," katanya.

Dia pun mengingatkan untuk kasus kebakaran hutan juga masalah yang perlu diperhatikan, dijaga bersama. Dari anggota dewan ini menyatakan ada beberapa daerah masyarakat ada yang ditahan.

"Mereka ingin kejelasan bagaimana sesuai dengan ketentuan yang ada di Kaltim ini orang itu melakukan pembakaran ladang itu hal yang biasa. Jadi lakukanlah maksimal dua hektar diberikan tolerir," ucapnya.

Dengan cara memberikan pedoman kepada masyarakat bagaimana supaya tidak menjalar kebakaran itu.

"Salah satu solusi yang dibuat. Kalau bisa jangan masyarakat yang ditangkap, karena mereka sudah tahu juga siapa perusahaan perkebunan itu," ungkapnya.

Untuk ibu kota negara, masyarakat harus ada sinkronisasi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) PPU dan RPJP Kaltim.

"Jangan sampai nanti tata ruang yang ada membuat warga gigit jari, jangan sampai ibu kota hanya lewat tol saja tidak melewati kampung, sehingga warga tidak dapat apa-apa," kata Aswin. 

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan jajaran Kepolisian bersama TNI serta unsur masyarakat dan instansi pemerintahan terkait. Rabu (25/9/2019), Kecamatan Sangatta Utara bersama kepolisian, TNI dan masyarakat menggelar apel gabungan dalam rangka kesiapsiagaan Karhutla di wilayah Sangatta Utara, Kalimantan Timur. 

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Suroso, Kasatgas Asistensi karhutla Polda Kaltim, Kalimantan Timur untuk wilayah Samarinda, Kutai Timur dan Bontang mengatakan karhutla di wilayah Kaltim, masih kondusif dibanding enam provinsi lainnya di Kalsel, Kalbar, Kalteng, Jambi, Riau dan Sumatera Selatan.

Berkat kerja sama TNI-Polri dan masyarakat titik api di wilayah Kutim, yang banyak terdeteksi berada di Kecamatan Sangatta Selatan, Bengalon dan Muara Ancalong, sudah mengalami penurunan.

"Muara Ancalong sudah menurun tiga titik, dari sebelumnya terdeteksi 50 titik, Sangatta Selatan dan Bengalon hanya terdapat satu titik,” ungkap Suroso.

Wilayah Kutai Timur, menurut Suroso, masuk dalam kawasan dengan titik api yang paling banyak, bersama Kabupaten Berau dan Paser.

Bahkan, sampai sekarang Paser masih yang paling parah.

Udara Tanah Grogot, ibukota kabupaten sudah tak sehat lagi.

"Tapi, di Kutim masih aman dengan tingkat kepekatan udara, 76 persen,” kata Suroso.

Suroso mengajak peserta apel membentuk tim kecil terpadu antara TNI Polri dan masyarakat peduli api. Mengingat musibah karhutla kerap terjadi setiap tahun, yakni mulai Juni hingga September.

“Tim kecil bisa bergerak secara preventif, mulai dari sosialisasi, diskusi hingga imbauan ke masyarakat. Sehingga terpadu dengan apel satgas Karhutla,” ujarnya.

Apel Satgas Karhutla juga memeragakan bagaimana mengendalikan api dan memadamkannya. 

Sisi lainnya, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan secara intensif di wilayah Kodam VI Mulawarman.

Berkaitan dengan hal tersebut Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Subiyanto, beserta Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Dan Pejabat terkait lainnya memantau langsung beberapa titik sisa-sisa bekas lahan yang terbakar di wilayah Tabang Kab. Kukar, Kalimantan Timur pada Rabu, 25 Septembet 2019.

Berdasarkan dari pemantauan di udara masih terdapat beberapa bekas lahan terbakar yang perlu menjadi perhatian dan pengawasan dibeberapa titik di wilayah sepanjang Muara Wis, Kenongan dan Tabang, Kab. Kukar.

Pada arahan singkatnya kepada Dandim 0906/Tgr, para Satgas Karhutla, dan Unsur petugas lainnya, Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Subiyanto menyampaikan.

"Agar dapat mendeteksi potensi timbulnya kembali Karhutla maka akan dilakukan giat terpadu dari Unsur TNI-Polri, bersama para Stake Holder dan pelaku usaha lainnya untuk mencegah dan mewaspadai terjadinya karhutla.

(Tribunkaltim.co)