Panglima TNI Kirim Peringatan Kepada Penjegal Presiden Terpilih, Bakal Berhadapan dengan TNI

TRIBUNKALTIM.CO - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen TNI untuk menjaga keutuhan dan keselamatan NKRI sehingga proses demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan.

Ia memberi peringatan TNI akan berada di garis terdepan terhadap siapapun yang berupaya menggagalkan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih hasil pemilu, dengan cara inkonstitusional.

Hal itu disampaikannya usai meresmikan pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).

• Proses Pemulihan Kota Jayapura Berjalan Cepat, Ketua FKUB Papua Apresiasi Kapolri dan Panglima TNI

• Ibu Kota Baru Kalimantan Timur, 5.737 Anggota TNI, Mabes TNI dan Paspampres Ikut Pindah

• Sikap Ketua BEM UI Manik Marganamahendra Atas Undangan Jokowi, BEM se-Universitas Indonesia Menolak!

• Aliansi BEM Seluruh Indonesia Tolak Undangan Jokowi, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Presiden

Hal itu disampaikan Panglima TNI menyikapi dinamikan politik, hukum dan keamanan yang terjadi di ibu kota dan sejumlah kota lain di Indonesia sepekan terakhir.

“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” kata Panglima TNI dengan suara lantang.

Saat menyampaikan pernyataan tersebut, Hadi Tjahjanto selaku Panglima berdiri rapi dan diapit para pejabat TNI dari tiga matra serta komandan pasukan elit TNI. Di antaranya Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (WAKASAD) Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman yang mewakili Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.

Hadi sembari mengepalkan tangan memekikkan yel-yel "NKRI" dan disambut "Harga Mati" dari para pejabatan TNI dan jajaran.

Hasil Pemilu 2019 pada 17 April lalu menempatkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pelantikan keduanya sebagai presiden dan wakil presiden RI akan dilakukan pada 20 Oktober mendatang.

Namun, dalam sepekan terakhir, gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa terjadi di Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia.

Kelompok mahasiswa menuntut Presiden Jokowi membatalkan UU KPK yang disahkan DPR serta meminta DPR menunda Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah RUU lainnya.

Bahkan, seusai unjuk rasa ribuan mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 24 September 2019, terjadi kericuhan dan tindakan anarkis. Sehari berikutnya, kelompok pelajar ikut berunjuk rasa ke Gedung DPR, tanpa diketahui jelas tuntutannya.

Sekelompok warga ikut berbaur dalam aksi unjuk rasa pelajar itu dan terjadi tindakan anarkis.

Menyikapi dinamika unjuk rasa massa mahasiswa dan pelajar di ibu kota, Menko Polhukam Wiranto bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar pertemuan pada Kamis, 26 September 2019.

Wiranto menyampaikan dari data dan informasi yang diperoleh, diketahui mulanya aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPR RI pada 24 September 2019, dilakukan secara damai dan elegan.

Namun, usai unjuk rasa itu, ada kelompok yang mengambil alih unjuk rasa dengan melakukan tindakan anarkis untuk dengan tujuan menciptakan kerusuhan.

Ia juga mengatakan telah ada ajakan-ajakan unjuk rasa kepada elemen masyarakat lainnya dalam jumlah besar.

Unjuk rasa tersebut akan diubah menjadi gelombang baru dengan tujuan menduduki Gedung DPR/MPR RI hingga menggagalkan pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang akan berlangsung 1 Oktober 2019 mendatang.

Lebih jauh, menurut Wiranto, gelombang baru ini akan dimanfaatkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

• LBH Padang Siapkan Pengacara untuk Mahasiswa yang Turunkan Foto Presiden Jokowi

• Duduk Perkara Mahasiswa Tersangka Setelah Turunkan Foto Jokowi, Minta Maaf Tak Hentikan Proses Hukum

• Peluang Gerindra Jadi Menteri Jokowi Disebut-sebut Terbuka, Inilah 4 Nama yang Pernah Mengemuka

“Dan sudah cukup bukti bahwa gerakan yang mengambil alih demonstrasi mahasiswa itu bertujuan untuk menduduki Gedung DPR RI hingga mengganggu kerja anggota Dewan, termasuk menggagalkan pelantikan anggota DPR baru. Lebih lanjut tujuannya adalah menggagalkan pelantikan presiden,” ujar Wiranto.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga sempat menyatakan jajaran TNI solid dengan Polri. Ia memastikan TNI akan membantu tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Taun 2004 tentang TNI.

Perbantuan TNI kepada Polri dalam menjaga ketertiba di masyarakat, termasuk penanganan unjuk rasa, juga diatur dalam nota kesepahaman (MoU) kedua institusi yang ditandatangani pada 23 Januari 2018.