Garuda Mulawarman Keluar, Berikut Sikap Aliansi Kaltim Bersatu Jelang Aksi di DPRD Kaltim

Keempat, bagaimana mungkin masa depan yang cerah akan terwujud, sementara masa depan telah direncanakan oleh penguasa dengan sangat kelam.

Sekarang, mahasiswa disandera dengan liberalisasi pendidikan. Setelah lulus dan menjadi pekerja Revisi UU Ketenagakerjaan akan menghisap dengan dalih fleksibilitas tenaga kerja.

Membayar pajak akan percuma karena koruptor dipastikan akan merajai negara ini, diakibatkan lembaga independen KPK telah “dimatikan” lewat UU KPK terbaru.

Mencoba untuk mengkritik bahkan hanya berkeluh kesah saja ancamannya adalah penjara lewat pasal karet RUU KUHP dan yang sudah sering dilakukan lewat UU ITE. Ini belum lagi berbicara tentang perusakan lingkungan lewat RUU Minerba dan RUU lainnya yang memberikan kemudahan para investor untuk mengeksploitasi alam.

Mahasiswa dan seluruh elemen rakyat tertindas lainnya akan kehilangan masa depan, kecuali api perlawanan terus dikobarkan.

Pernyataan ini kami buat sekaligus untuk memajukan gerakan Aliansi Kaltim Bersatu dan menyerukan persatuan!

Kita membutuhkan persatuan seluruh elemen rakyat tertindas. Persatuan pelajar, mahasiswa, tani, buruh, perempuan, kaum miskin kota, masyarakat adat dan seluruh sektor rakyat tertindas lainnya menjadi keharusan untuk menggagalkan rencana busuk penguasa.

Bukan memisahkan diri dengan alasan-alasan yang mengkerdilkan kekuatan massa.

Demikian Pernyataan Sikap terbuka Aliansi Kaltim Bersatu disampaikan.

Sementara itu, pda aksi besok (30/9) terdapat delapan tuntutan yang akan dibawa oleh Aliansi Kaltim Bersatu, setelah pada aksi sebelumnya hanya terdapat tujuh tuntutan, diantaranya :

1 Mendesak Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Perpu terkait UU KPK

2. Tolak segala UU yang melemahkan demokrasi

3. Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil

4. Bebaskan aktivitis Pro demokrasi

5. Hentikan militerisme di tanah Papua