4 Nama Diusulkan jadi Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Kader Partai Demokrat Ini Angkat Bicara

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Teka-teki nama ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur menunjukkan titik terang.

Menurut informasi yang diterima tribunkaltim.co, sesuai surat keputusan (SK) Nomor 400/DPP.OD/IX/2019 tentang pengangkatan unsur pimpinan DPRD Penajam Paser Utara, dibumbui tanda tangan Ketua Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.

Surat tersebut menunjuk Jhon Kenedy sebagai Ketua DPRD Penajam Paser Utara.

Sebelumnya, DPC Partai Demokrat mengusulkan semua nama wakil rakyat terpilih pada Pemilu 2019.

Empat nama yang diusulkan adalah Syahruddin M Noor, Syarifuddin HR, Jhon Kenedy dan Muhammad Bijak Ilhamdani.

Nah, Partai Demokrat memperoleh suara partai terbanyak pada pemilihan calon legislatif.

Yang secara otomatis, kursi Ketua DPRD diduduki Partai Demokrat.

Namun, salah satu anggota DPRD asal Partai Demokrat, Muhammad Bijak Ilhamdani mengatakan, nama ketua resmi DPRD Penajam Paser Utara, akan diketahui setelah rapat internal DPRD yang digelar hari ini.

"Informasi dari sekwan (Sekretaris Dewan) hari ini kita gelar paripurna internal pukul 10.00 Wita, untuk persiapan Ketua DPRD yang baru. Tapi sampai hari ini kami belum lihat suratnya," ungkapnya, Selasa (1/10/2019).

Anggota legislatif berumur 23 tahun ini mengaku, belum mengetahui nama Ketua DPRD, karna belum melihat surat keputusan yang disinggung wartawan.

"Kita bisa tahu sebentar. Mudah-mudahan dari empat orang yang diusulkan, kita sudah bisa tahu namanya," pungkasnya.

Di tempat terpisah. 

Parpol Giat Lobi-Lobi Politik Susun AKD di Parlemen Balikpapan, Pimpinan Dewan Tunggu SK Gubernur

Jumat (20/9/2019) DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda Pengumuman dan Penetapan Pimpinan DPRD Kota Balikpapan masa Jabatan 2019-2024.

Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan hasil rapat paripurna itu bakal dikirim ke Gubernur Kaltim.

“Nanti Gubernur mengeluarkan SK baru paripurna untuk pelantikkan,” katanya.

Adapun 4 pimpinan dewan yang telah dimandatkan partai masing-masing, di antaranya Abdulloh (Golkar), Thohari Azis (PDIP), Sabaruddin (Gerindra) dan Subari (PKS).

Lebih lanjut, Abdulloh mengatakan rapat paripurna masih membahas usulan dari masing-masing fraksi yang mendapat kursi terbanyak.

• Anggota DPRD Balikpapan Ini Soroti Masa Jabatan Sekda Sayid MN Fadly yang Sudah 7 Tahun

• Raih Suara Tertinggi Saat Pileg 2019, PKS Tak Beri Syukri Wahid Posisi di DPRD Balikpapan

Disinggung soal alat kelengkapan dewan (AKD), politisi kawakan partai Golkar tersebut mengatakan baru bisa ditetapkan setelah gubernur mengeluarkan SK pimpinan DPRD Balikpapan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan.

"Belum, masih nunggu SK gubernur dan pelantikan. Nanti kami dan sekretariat antar langsung," tuturnya.

Sejauh ini partai politik melalui fraksi giat melakukan lobi-lobi politik, soal otak-atik posisi di AKD.

Abdulloh pun tak menampik proses penggodokan AKD saat ini jadi bahasan paling hits di masing-masing fraksi partai politik yang berada di parlemen.

Dari pengamatan Tribunkaltim.co, memang tampak di setiap ruang komisi dan fraksi para anggota parlemen melakukan konsolidasi dan diskusi terkait porsi atau jatah masing-masing partai di AKD.

"Ya, sekarang masih rapat sana-sini. Membahas AKD, sebelum fraksi menyerahkan nama-nama ke pimpinan," tuturnya. 

• Abdulloh Ditunjuk jadi Ketua DPRD Balikpapan, Begini Tanggapannya Singgung Ibu Kota Baru

• Thohari Aziz dan Sabaruddin Panrecalle dan Subari Duduki Kursi Wakil Ketua DPRD Balikpapan

Mieke Henny politisi Demokrat menyadari kekuatan partainya di parlemen Balikpapan.

Dalam lobi-lobi politik yang dilakukan pihaknya tak memaksa ngotot mengincar kursi ketua komisi di dewan.

"Pasti mau jadi ketua komisi. Namun bila dilihat secara proporsional. Kami hanya 4 suara.

Jumlah kursi partai lain juga bagus, seperti PDIP dan PKS.

Hitung-hitungan dengan rumus dan formula apa pun belum dapat titik temu bisa dapat ketua komisi," ungkapnya, Jumat (20/9/2019).

• Pelantikan Pimpinan DPRD Balikpapan Tunggu Ketetapan SK Gubernur Kalimantan Timur

• Anggota DPRD Balikpapan Ini Soroti Masa Jabatan Sekda Sayid MN Fadly yang Sudah 7 Tahun

Sebab itu, pada periode 2019-2024 kader Demokrat yang duduk di parlemen Balikpapan disebar ke seluruh komisi yang ada.

Tujuannya agar mampu menyalurkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Sebab kepentingan rakyat terbagi di setiap komisi yang masing-masing memiliki mitra kerjanya di pemerintah.

"Sama-sama bekerjasama 1 fraksi demokrat untuk tujuan yang sama.

Anggota yang duduk ada 4, jadi kita sebar ke masing-masing komisi," tuturnya.

Saat ini Demokrat lebih mengalir, mengikuti dinamika politik di parlemen. Namun dengan fraksi murni, Mieke yakin legislator Demokrat bisa menempati setidaknya posisi Wakil Ketua dan Sekretaris di setiap komisi.

"Penyusunan AKD itu akan selalu berpegangan pada prinsip proporsional perolehan kursi di parlemen," tutur mantan Ketua Komisi IV periode 2014-2019.

Ditambahkan Mieke, pada prinsipnya Demokrat bakal memperjuangkan aspirasi warga Balikpapan.

• Raih Suara Tertinggi Saat Pileg 2019, PKS Tak Beri Syukri Wahid Posisi di DPRD Balikpapan

• Abdulloh Ditunjuk jadi Ketua DPRD Balikpapan, Begini Tanggapannya Singgung Ibu Kota Baru

Baik di bidang pendidikan, kesehatan, infranstruktur dan lapangan kerja.

"Kita lihat 2,5 tahun nanti berjalan waktu. Siapapun jadi ketua komisi, nanti dilihat kapabilitas, integritas dan kemampuan.

Biasanya akan ada pertimbangan, tak menutup kemungkinan bisa ada pergantian," bebernya.

(Tribunkaltim.co)