Staff Ahli Menteri Kominfo: Sistem e-Government Indonesia Hanya Lebih Baik dari Timor Leste
Sosialisasi Program Kominfo diselenggarakan di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (1/10/19). Bahas e-Government
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Rafan Arif Dwinanto
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sosialisasi Program Kementrian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo diselenggarakan di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (1/10/19).
Sosialisasi ini bertema Prioritas Akses Broadband Layanan Panggilan 112 Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Dalam sambutannya, Staff Ahli Kominfo Henri Subiakto mengungkapkan problem terbesar Indonesia adalah komunikasi.
• Sinyal Telekomunikasi Malaysia Masih Masuk Apabila Sinyal Telekomunikasi Indonesia Terganggu
• Telkomsel Dirikan 17.800 BTS di Kalimantan, Layanan Telekomunikasi untuk Calon Ibu Kota Baru RI
• Kesiapan Ibu Kota Baru RI, Layanan Telekomunikasi Telkomsel Jangkau 90 Persen Lebih di Kalimantan
"Indonesia mendapat raport dari PBB tentang sistem komunikasi e-Government.
Dari seluruh negara-negara di Asean, kita hanya lebih baik dari Timor Leste," ungkap Henri, Selasa (1/10/19).
Indonesia dianggap masih lemah dalam hal kordinasi.
Masalah kordinasi menjadi salah satu penilaian yang dinilai oleh PBB terhadap Indonesia.
Henri menambahkan kordinasi sistem menjadi lemah karena tidak ada kordinasi antar lembaga.
"Kita kalah dengan Thailand, Filipina, Malaysia, dan negara lainnya.
Ternyata memang yang dinilai salah satunya adalah kordinasi antar lembaga yg tidak terjadi dalam e-Government," tandas Henri. (*)
